HARIAN BERKAT – Masalah stunting merupakan suatu lingkaran yang tidak terputus dengan salah satu kunci pengentasannya melalui penyediaan dan konsumsi gizi yang lebih baik bagi masyarakat.
Permasalahan stunting merupakan suatu lingkaran yang tidak dapat diselesaikan sepotong – sepotong, untuk itu perlu dilakukan sinergi antar program untuk pencapaian penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Barat.
“Untuk dapat mengentaskan stunting, salah satu upaya yang diperlukan adalah dengan mewujudkan dan memperkuat ketahanan pangan dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes saat menghadiri rapat pembahasan pemanfaatan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) di Ruang Praja II Kantor Gubernur Kalbar, Rabu 9 Februari 2022.
Rapat pembahasan dan pemanfaatan peta ketahanan dan kerentanan langan Provinsi Kalimantan Barat selain dihadiri OPD terkait juga dihadiri Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar Muslimat beserta koordinator Bidang KSPK Aulia Arif.
Harisson menjelaskan, tidak akan bisa mencapai angka 14 persen di tahun 2024.
“Untuk itu kita harus melakukan langkah-langkah yang sinergis, kolaboratif untuk menurunkan angka Stunting Kalbar di 29,08 persen diposisi sekarang,” ujarnya.
Memang BKKBN sudah diberikan tugas untuk menurunkan Stunting, tapi BKKBN tidak bisa bekerja sendiri tanpa semua pihak ikut ambil peran masing masing.
“Jadi keterlibatan stakeholder dan semua pihak berkolaborasi dalam penurunan Stunting di Provinsi Kalimantan Barat ini sangat diperlukan,” harap Harisson.
Kepala perangkat daerah harus paham dan fokus, agar dalam menentukan prioritas penyusunan program diprioritaskan di program Peningkatan IPM dan Penurunan Stunting.
“Yang menjadi masalah kita adalah IPM dan Stunting, kalau Kita kerjakan dengan baik program Stunting dan IPM maka nanti dua program ini akan sejalan dengan baik pula dan itu membuat dampak pada daerah tersebut,” katanya.
