BKKBN Kucurkan Rp4,2 Miliar Dukung Bangga Kencana dan Turunkan Stunting di Melawi

  • Bagikan
Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Muslimat saat menyampaikan sambutan rapat koordinasi kasus stunting di Kabupaten Melawi. Foto: istimewa

HARIAN BERKAT –Upaya percepatan penurunan stunting di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) terus digecarkan. Berbagai intervensi secara masif dilakukan untuk mencapai target penurunan stunting. Dukungan anggaran juga diberikan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ke pemerintah daerah.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi Kalbar, Muslimat mengungkapkan untuk Kabupaten Melawi anggaran yang dikucurkan BKKBN mencapai Rp4,2 miliar. Anggaran tersebut untuk mendukung program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) dan percepatan penurunan stunting.

Baca Juga : Kondisi Geografis Jadi Tantangan, Wakil Bupati Melawi Optimis Stunting Bisa Turun

“Mudah-mudahan dari anggaran yang disampaikan BKKBN ke pemerintah daerah dapat dioptimalkan penyerapannya terutama untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Melawi,” ungkap Plt Kaper BKKBN Provinsi Kalbar Muslimat usai rapat koordinasi kasus stunting di Kabupaten Melawi, pada Selasa 25 Oktober 2022.

Muslimat mengatakan dari total anggaran yang dikucurkan BKKBN ke Kabupaten Melawi sekitar Rp3,2 miliar untuk Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). Lalu sebanyak Rp 1 untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi mendukung percepatan penurunan stunting dan program bangga kencana.

Muslimat melanjutkan berdasarkan data hingga 23 Oktober 2022 serapan BOKB Kabupaten Melawi termasuk yang paling tinggi di Provinsi Kalbar yakni mencapai 46,42 persen. Lalu untuk serapan DAK fisik di Melawi telah berada pada angka 25,29 persen. Berharap anggaran yang telah dikucurkan BKKBN tersebut bisa diserap maksimal oleh pemerintah daerah.

“Kami terus mendorong melalui tim yang hadir di beberapa kabupaten khususnya melawi bisa mempercepat penyerapan BOKB. Diupayakan yang fisik bisa diserap 99 persen,” kata Muslimat.

Muslimat mengukapkan kendala geografis memang menjadi satu hambatan penyerapan anggaran di Kabupaten Melawi. Terutama ketika Tim Pendaming Keluarga (TPK) saat akan melakukan pelaporan secara elektronik. Pasalnya pada daerah tertentu menghadapi pesoalan kesulitan sinyal.

Muslimat mengatakan untuk menghadapi kendala tersebut pihaknya akan mengupayakan laporan secara manual. Misalnya bidan bisa menjadi koordinator untuk merekap hasil kegiatan yang dilakukan TPK. Untuk selanjutnya disampaikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwilayah tersebut.

“Kami BKKBN akan mengupayakan selain lewat elektronik juga manual,” jelasnya.

“Mudah-mudahan kegiatan stunting yang terus berlangsung termasuk audit kasus stunting ini bisa berjalan sesuai jadwal,” kata Muslimat menambahkan. ***

  • Bagikan