Anggota DPR: Haqqul Yakin, MK akan Tolak Uji Materi Terkait Sistem Pemilu Tertutup

  • Bagikan
Anggota DPR RI Luqman Hakim, Haqqul yakin, MK akan tolak gugatan perubahan sistem Pemilu 2024 dengan proporsional tertutup. Foto: antaranews.com/HO-Aspri/werry

HARIAN BERKAT – Anggota DPR-RI, Luqman Hakim, haqqul yakin, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak uji materi atau judicial review Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 tentang sistem Pemilu tertutup.

“Haqqul yakin, Mahkamah Konstitusi tidak akan mengabulkan sebagian atau keseluruhan dari petitum yang diajukan para penggugat,” kata Luqman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, 5 Januari 2023 sebagimana dilansir antaranews.com.

Sebagaimana diberitakan, enam anggota masyarakat melakukan gugatan atau judicial review terhadap sistem pemilihan umum antara lain, sistem Pemilu yang selama ini proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup.

Baca Juga: Delapan Fraksi DPR-RI Nyatakan Sikap Pemilu 2024 Proporsional Terbuka

Para penggugat tersebut yaitu:
1. Demas Brian Wicaksono (pengurus PDIP Cabang Probolinggo)
2. Yuwono Pintadi (anggota Partai NasDem)
3. Fahrurrozi (bacaleg 2024)
4. Ibnu Rachman Jaya (warga Jagakarsa, Jaksel)
5. Riyanto (warga Pekalongan)
6. Nono Marijono (warga Depok).

Gugatan mereka ini kemudian mendapat reaksi keras dari sebagian besar masyarakat Indonesia, karena sistem proporsional terbuka sebagaimana selama beberapa kali Pemilu belakangan ini, adalah menentukan yang lolos ke DPR adalah politisi yang mendapatkan suara terbanyak.

Sedangkan proporsional tertutup adalah masyarakat memilih partai, kemudian partai menentukan nomor urut tertinggi yang mendapatkan kursi DPR, masyarakat tidak tahu siapa calon yang dipilihnya, sehingga masyarakat dianggap memilih anggota DPR seperti memilih ‘kucing dalam karung’.

Baca Juga: Prof. Sufmi Dasco: Pemilu 2024 Proporsional Terbuka Mudahkan Parpol Baru Bersosialisasi

Delepan Fraksi dari sembilan fraksi di DPR-RI juga melakukan penandatanganan menolak Pemilu 2024 dengan sistem proporsional tertutup.

Luqman Hakim selanjutnya mengatakan, dengan bekal keilmuan dan integritas, lanjut dia, para hakim MK pasti memahami dengan komprehensif seluruh petitum yang diajukan para penggugat dan akibat-akibat yang akan ditimbulkan bagi pelaksanaan Pemilu 2024.

“Maka pelaksanaan Pemilu 2024 tetap akan menggunakan sistem proporsional terbuka. Tidak akan berubah menjadi proporsional tertutup sebagaimana keinginan para penggugat,” ujarnya.

Menurut Luqman, para pemohon kurang penguasaan ilmu kepemiluan dan gagal memahami alur pemilu sehingga petitum yang diajukan pemohon dalam gugatan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 itu terlihat irasional, absurd, dan kacau.

Baca Juga: Pemilu 2024 Proporsional Terutup Kemunduran Demokrasi, Anggota DPR: Sesalkan Pernyataan Ketua KPU

Ia mencontohkan pemohon meminta agar Pasal 420 UU Pemilu huruf (c) diubah menjadi “Hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan nomor urut.”

  • Bagikan