MK Tidak Mengatur Sistem Pemilu Terbuka atau Tertutup, Mahfud MD: Itu Urusan Legislatif

  • Bagikan
Prof. Mahmud MD menegaskan, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menentukan sistem Pemilu terbuka atau tertutup. MK hanya membatalkan atau meluruskan UU. Foto: antaranews.com/werry

HARIAN BERKAT – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengatur sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Hal tersebut ditegaskan Prof. Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Penegasan Mahfud MD tersebut terkait permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang digugat enam orang anggota masyarakat agar sistem pemilu dilakukan dengan proporsional tertutup. Kewenangan MK hanya membatalkan atau meluruskan UU.

Urusan sistem pemilu dengan proporsional terbuka atau tertutup lanjut Mahfud MD, itu urusan legislatif, bukan urusan MK; karena MK tidak boleh mengatur, tapi boleh membatalkan atau meluruskan. “Proporsional terbuka atau tertutup itu silakan legislatif,” kata Mahfud saat dimintai tanggapannya soal uji materi UU Pemilu di Jakarta, Senin, 16 Januari 2023, sebagaimana dilansir antaranews.com.

Baca Juga: Delapan Fraksi DPR-RI Nyatakan Sikap Pemilu 2024 Proporsional Terbuka

Mahfud menceritakan saat dirinya masih menjabat sebagai ketua MK, dia tidak menetapkan sistem pemilu terbuka; namun hanya mencoret persyaratan sistem terbuka, sementara penetapannya tetap di legislatif. “Itu zaman saya; kalau MK punya pandangan lain, silakan saja,” ujarnya.

Saat ini, sejumlah pihak mengajukan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang sistem pemilu terkait sistem proporsional terbuka di MK. Hal itu menuai pro dan kontra, di mana sejumlah partai politik di parlemen menolak pemberlakuan kembali sistem pemilihan proporsional tertutup.

Terkait polemik itu, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menilai usulan perubahan kembali sistem pemilihan menjadi proporsional tertutup dalam Pemilu 2024 adalah tidak logis dan dapat membahayakan demokrasi.

Baca Juga: Anggota DPR: Haqqul Yakin, MK akan Tolak Uji Materi Terkait Sistem Pemilu Tertutup

Oleh karena, menurut Muhaimin, usulan sistem pemilihan proporsional tertutup baru digaungkan setahun sebelum pelaksanaan Pemilu 2024.

Ddiberitakan sebelumnya, enam anggota masyarakat melakukan gugatan atau judicial review terhadap sistem pemilihan umum antara lain, sistem Pemilu yang selama ini proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup.

  • Bagikan