TPD Miliki Peran Penting dan Strategis Dalam Penyelenggaraan Pemilu

  • Bagikan
Syafaruddin DaEng Usman, Ketua TPD Kalbar DKPP RI. foto: istimewa

HARIAN BERKAT –Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) melarang Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang terlibat dalam seleksi anggota KPU atau Bawaslu untuk aktif menangani perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang diperiksa DKPP.

Baca Juga : Penyelenggara Pemilu Terikat Erat Etika, Ini Penjelasan Syafaruddin DaEng Usman

Ketua TPD Kalbar DKPP RI, Syafaruddin DaEng Usman mengungkapkan, larangan ini berlaku bagi TPD se Indonesia yang terlibat seleksi, baik sebagai tim seleksi maupun sebagai peserta seleksi itu sendiri.

Hal itu disampaikan Syafaruddin mengutip arahan Ketua DKPP RI saat membuka Rapat Konsolidasi Nasional TPD Tahun 2023 yang dilaksanakan secara daring pada Senin 20 Maret 2023.

“TPD ada yang diminta menjadi panitia seleksi, kemudian ada yang mendaftar sebagai penyelenggara, maka tidak diperkenankan ikut menangani perkara,” ungkap Bang Din.

Sebagai informasi, ujarnya, larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran 004/SE/K.DKPP/SET-05/III/2023 tentang Petunjuk bagi TPD yang akan Mengikuti Seleksi KPU dan Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota serta Calon Tim Seleksi.

“Dalam Surat Edaran tertanggal 13 Maret 2023 tersebut ditegaskan TPD yang menjadi tim/panitia seleksi akan dinonaktifkan dan tidak dilibatkan sebagai majelis pemeriksa pada persidangan DKPP,” ungka Bang Din.

Selain itu, TPD yang terpilih sebagai Anggota KPU dan Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota wajib mengundurkan diri sebagai TPD jika terpilih sebagai Anggota KPU dan Bawaslu.

  • Bagikan