HARIAN BERKAT – Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan digitalisasi dalam pemerintahan perlu percepatan, terutama dalam realisasi anggaran. Jika kabupaten dan kota tidak melaksanakan hal itu, maka akan berdampak ke provinsi. Menurutnya, pembiasaan transaksi keuangan secara elektronik bisa memudahkan proses evaluasi.
“Pelaksanaan TP2DD dilengkapi dengan data potensi penerimaan maupun belanja daerah. Imbangi dengan data yang valid dan lengkap,” tegas pria yang akrab disapa Bang Midji saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah Kalimantan Barat di Aula Enggang Kantor Terpadu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Senin 17 Juli 2023 lalu.
Selain itu, beberapa tips dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga disampaikan secara lugas oleh Gubernur Kalbar, salah satunya melihat potensi yang dimiliki daerah. “Terserah orang mau bilang apa, selama itu baik dan memberi nilai tambah untuk daerah, teruskan saja,” jelasnya.
Baca Juga : Wagub Kalbar Apresiasi Berbagai Prestasi Pembangunan di Kubu Raya
Sutarmidji juga tidak menampik adanya kelemahan digitalisasi yang disebabkan blank spot (susah sinyal) di 40% wilayah yang dipimpinnya. Tentu saja hal ini mempengaruhi transaksi digital di desa-desa, bahkan status desa itu sendiri.
Berbagai harapan disampaikan Gubernur Kalbar kepada pemerintah kabupaten/kota, antara lain daerah tidak bergantung kepada Dana Transfer Pusat, transaksi keuangan pemerintah daerah sudah tervalidasi.
“Terus membiasakan masyarakat dengan transaksi noncash, perbaiki kelemahan data agar kemampuan fiskal daerah semakin baik dalam segala hal, terutama PAD. Alhamdulillah, Kalbar masuk dalam 20 daerah dengan kemampuan fiskal tertinggi di Indonesia,” sambung Sutarmidji menutup sambutannya.
