HARIAN BERKAT – Pemerintah Provinsi Kalbar menjadi yang terbaik sekaligus memborong sebanyak lima penghargaan dan dua plakat dari semua kategori yang telah ditentukan BKN. Penyerahan Penghargaan dan Apresiasi Award dari BKN diberikan kepada instansi yang menerapkan Norma Standar Prosedur Kepegawaian (NSPK) manajemen kepegawaian dengan luar biasa yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional V yang membawahi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan Provinsi Lampung.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Utama BKN Hj. Imas Sukmariah, S.Sos., MAP, kepada Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, S.H., M.Hum, pada acara Sosialisasi Kesejahteraan PPPK, se wilayah Kerja Kantor Regional V bertempat di Hotel Aston Pontianak, Selasa 2 Agustus 2023.
Adapun penghargaan yang diraih Pemprov kalbar pada ajang tersebut yakni:
Peringkat satu Implementasi Manajemen Kinerja
Peringkat satu Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian
Peringkat dua Pembangunan Kompetensi
Implementasi Manajemen ASN Terbaik
Special Mention Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian
Baca Juga : Sinergitas Selamatkan Lahan Kalbar, Kesiagaan Penanggulangan Karhutla
Sejak diberlakukannya penerimaan PPPK, banyak hal termasuk soal kesejahteraannya yang menjadi pembahasan serius baik di Eksekutif dan legislatif. Hal ini menjadi dasar dan masuk dalam 7 pokok RUU ASN yang akan disahkan oleh DPR.
Namun poinnya adalah komponen Kesejahteraan Pegawai PNS dan PPPK tidak disebutkan secara rigid (kaku), akan tetapi pemerintah mengusulkan konsep total rewards untuk kesejahteraan ASN.
“Jadi penghargaan-penghargaan dan award yang kita dapat itu bisa diuji dari output terhadap kinerja ASN Provinsi. Sehingga apa yang didapat itu selaras dengan apa yang dikerjakan,” kata Gubernur Kalbar usai acara tersebut.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa, diluar dari penghargaan yang didapat hari ini, bahwa masih banyak lagi capaian-capaian prestasi dari Pemerintah Provinsi Kalbar. Dimana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemprov Kalbar terbaik kedua setelah DKI Jakarta.
Kemudian Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan berhasil meraih peringkat kedua setelah Jogjakarta, serta MCP pada urutan ketiga dari KPK. Selain itu dirinya menjelaskan keberhasilan lainnya yakni Desa Mandiri dari 1 menjadi 877, Desa Sangat Tertinggal sebanyak 667 kini sudah tidak ada lagi, kemudian Desa Tertinggal sebanyak 928, sekarang hanya sisa 16.
