HARIAN BERKAT – Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin menyebut konflik Rempang, Batam Kepulauan Riau merupakan malpraktik kekuasaan.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh berdalih konflik itu karena miss komunikasi saja. Karena dengan begitu, ia mengatakan hanya akan mempertajan pertentang antar warga.
Baca Juga: Konflik Rempang, Anggota DPR Ingatkan Pemerintah Agar Investasi Berpihak pada Rakyat
“Pemerintah seyogyanya tidak berdalih bahwa itu hanyalah miskomunikasi di bawah, padahal itu sejatinya adalah malpraktek kekuasaan yang lalim dan tidak adil, yakni hanya mementingkan penguasa tapi membuat rakyat menderita,” kata Din Syauddin dikutip dari keterangan resmi, Sabtu 16 September 2023.
Cara pemerintah menangani situasi di sana, disebutnya diskriminatif dan represif.
“Hal demikian berdampak mempertajam pertentangan berdimensi SARA dalam masyarakat Indonesia yang majemuk,” ujarnya.
Disebtkannya, cara menyelesaikan perkara denikian bertentangan dengan UUD 1945, bahwa Pemerintah harus melindungi segenap rakyat dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia.
“Juga, tidak melaksanakan amanat Sila Kelima Pancasila mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” terangnya.
Baca Juga: Penggusuran Masyarakat Rempang, Muhammadiyah: Negara Gagal Melaksanakan Mandat Konstitusi
