Ini Temuan Komnas HAM soal Konflik Pulau Rempang

  • Bagikan
HARIAN BERKAT
Kantor Komnas HAM RI

HARIAN BERKAT – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan temuan hasil penyelidikan terkait konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Pemantauan dilakukan pada 15-17 September 2023 dengan meminta penjelasan BP Batam, keterangan dari Kapolresta Balerang, pihak SMPN 22 dan SDN 24 Galang, hingga masyarakat di Desa Sembulang, Desa Dapur 6 dan Pantai Melayu.

Baca Juga: Peduli Rempang, ARB Pontianak Gelar Doa Bersama

Dalam temuan tersebut Komnas HAM menemukan ada indikasi pelanggaran HAM yang terjadi pada konflik Rempang.

Dugaan pelanggaran HAM Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing mengungkap enam dugaan pelanggaran HAM terkait peristiwa 7 September 2023 itu.

Pertama, hak atas rasa aman dan bebas dari intimidasi. Ada penggunaan kekuatan berlebihan. Ada 1.000 anggota aparat. Kemudian juga penggunaan gas air mata yang tidak terukur sehingga menyebabkan korban, itu harus diakui itu ada. Jadi ada pelanggaran hak atas rasa aman, bebas dari intimidasi. Hak tersebut, kata Uli, dijamin oleh Undang-undang HAM dan Perkap Kepolisian Nomor 1 tahun 2009. Uli menyebut aparat juga dilarang melakukan kekerasan saat bertugas, kecuali untuk mencegah kejahatan.

Kedua, hak untuk memperoleh keadilan. Ada pembatasan akses terhadap bantuan hukum kepada 8 tersangka yang sudah dibebaskan ketika proses penyelidikan dan penyidikan. Dan itu kami mendapatkan laporan juga dari masyarakat dan kuasa hukumnya.

Hak ketiga yang diduga dilanggar adalah hak atas tempat tinggal yang layak. Hal ini berkaitan dengan rencana relokasi. Uli menjelaskan rencana relokasi itu berdampak secara langsung terhadap tempat tinggal, terutama terhadap Perkampungan Melayu Kuno di Pulau Rempang.

“Upaya relokasi ke lokasi baru pada dasarnya tidak hanya mencederai hak atas rasa aman, namun juga mencabut hak atas tempat tinggal yang layak,” ucap Uli lewat keterangannya, Sabtu 23 September 2023.

Keempat, hak perlindungan anak. Ada siswa SDN 24 Galang dan SMP yang terdampak gas air mata pada peristiwa 7 September. Ini juga secara visual sudah ada video-videonya. Dan kami sudah mewawancarai di SD 24 Galang dan SMPN 22 Galang.

Baca Juga: Polisi Amankan Provokator Aksi Kekerasan Bela Rempang di Patung Kuda

Kelima, hak atas kesehatan. Upaya pengosongan puskemas dan pembebas tugasan tenaga kesehatan di Pulau Rempang.

“Kami sudah menemui saksi-saksinya dan memang terkonfirmasi ada upaya pengosongan puskesmas di Pulau Rempang dan pemindah tugasan tenaga kesehatan di Pulau Rempang, sehingga fasilitas kesehatan tidak bisa berfungsi maksimal. Ke depannya mungkin juga fasilitas kesehatan akan dipindahkan, tapi ini butuh pendalaman bagi kami,” terang Uli.

Keenam, terkait dengan bisnis dan HAM. PSN ini akan berdampak sangat buruk bagi masyarakat di Pulau Rempang terutama masyarakat adat Melayu. Untuk itu diperlukan kewajiban dan tangung jawab masing-masing pihak sebagai upaya perlindungan pemenuhan HAM.

  • Bagikan