Disamping memfokuskan pada 1000 HPK program BKB HIU tersebut pun mengupayakan agar balita pada saat lahir sudah mendapatkan identitas yang lengkap. Sehingga program tersebut diharapkan pemenuhan hak anak seperti memperoleh akte lahir dan layanan kesehatan dapat terpenuhi.
“Kita tahu seorang anak wajib memiliki administrasi kependudukan seperti akta kelahiran, KIA, dan lainnya,” ungkapnya.
Dikatakan Pintauli program BKB HIU juga sangat erat dengan kaitannya dengan upaya percepatan penurunan stunting. Lantaran memang sejak dulu keberadaan BKB berfokus menggarap 1000 HPK. Pada BKB program telag dimulai sejak konsepsi hingga anak usia dua tahun.
“Maka dengan semakin banyak orang hadir di BKB maka penggarapan total terkait penanganan stunting pun akan maksimal,” harapnya.
Ditempat yang sama Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Sintang, Maryadi berkomitmenkan dukungan atas keberadaan BKB-HIU di Desa Bancoh Kecamatan Sungai Tebelian.
Meskipun dihadapkan dengan keterbatasan anggaran namun hal tersebut menurut Maryadi bukan menjadi alasan untuk tidak bekerja dengan maksimal. Terlebih BKB-HIU dikatakannya sifatnya bina keluarga balita yang integratif.
“Maka tidak ada cara lain selain kolaborasi dengan OPD-OPD terkait untuk mengintegrasikan BKB sehingga pada akhirnya bisa menjadi BKB HIU,” jelas Maryadi.
Dirinya menambahkan sebagai tindaklanjut pembentukan BKB-HIU di Desa Bancoh Kecamatan Sungai Tebelian maka pihaknya akan melakukan konsolidasi di tingkat kabupaten. Kemudian menuntaskan aspek administrasi terlebih harus melibatkan OPD-OPD lainnya.
Baca Juga : Warga Serbu Kegiatan Pasar Murah yang Digelar Kodim 1205/Sintang
“Kita persiapkan semua lalu kita lapor pimpinan terutama Sekretaris Daerah beliau nanti bisa menggerakkan OPD-OPD yang terlibat didalamnya,” ujarnya. ***
