Burhan sapaan akrabnya mengatakan kemungkinan besar petugas tidak melaksanakan tugasnya dengan benar, karena mungkin honornya belum jelas. Begitu juga PPKD dan Panwas yang dibiayai oleh negara sebesar Rp 4500 per DPT juga belum serius melaksanakan tugasnya karena honornya belum jelas.
Begitu seterusnya sampai petugas KPPS yang juga butuh biaya operasional.
“Pelaksanaan penyelenggaraan Pilkades akan optimal dan efektif, bila memang didukung dengan anggaran yang jelas dan tepat,” ucapnya.
Karena itu LAKI, kata Burhanudin, memandang bahwa anggaran yang telah diberikan negara harus bermanfaat .
“Untuk membuktikan bahwa anggaran pelaksanaan Pilkades tepat sasaran. LAKI minta BPK RI Perwakilan Kalbar melakukan Pemeriksaan atau audit,” tegasnya.
Ia menambahkan LAKI pilih BPK untuk audit sangat tepat karena lembaga ini merupakan lembaga auditor yang independen, tanpa bisa diperanguhi oleh pihak manapun juga.
“LAKI mendukung Kubu Raya Menanjak, dengan mengedepankan Pemerintahan yang baik dan bersih atau Good and Clear Gavermance,” harap Burhanudin. ***
