Pembagunan Pesisir Melalui Blue Economy

  • Bagikan
Pesisir
Foto bersama Pj Sekda Provinsi Kalbar, M Bari, usai membuka kegiatan Kongres Nasional Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) IV di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar. FOTO : Pemprov Kalbar

HARIAN BERKAT – Kongres Nasional Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) IV dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Mohammad Bari, S. Sos, M.Si, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin 27 November 2023.

Dalam kesempatan ini, Pj Sekda menerangkan bahwa Kalbar merupakan salah satu Provinsi yang memiliki wilayah pesisir, 7 dari 14 kabupaten dan kota di Kalbar merupakan wilayah pesisir dengan ekosistem pesisir berupa mangrove, lamun dan terumbu karang.

“Kalbar sendiri memiliki 5 kawasan konservasi di laut, yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Provinsi Kalbar juga memiliki 187 Desa Pesisir,” terang Bari.

Baca Juga : Optimalisasi Penerapan Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah, Optimalkan Pelayanan Pajak

Dirinya menambahkan, bahwa wilayah pesisir memiliki peran strategis dalam kehidupan, aktivitas yang ada di darat saling terhubung atau juga memerlukan akses dari wilayah pesisir.

“Pengelolaan wilayah pesisir dan sumber daya yang ada di wilayah Kalbar harus mengedepankan prinsip sustainability dan harus berbasis Blue Economy,” ujarnya.

Ekonomi Biru sendiri adalah konsep yang digariskan oleh Bank Dunia, yang menggabungkan pemanfaatan sumber daya laut dengan pendekatan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pelestarian ekosistem laut, serta menciptakan lapangan kerja.

Oleh karenanya, Pj Sekda berharap HAPPI tetap konsisten dalam mengembangkan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam di wilayah pesisir dan kesehatan laut khususnya di Provinsi Kalbar.

  • Bagikan