Kalbar Tuan Rumah Konferensi Nasional XI Pengelolaan Sumber Daya Laut

  • Bagikan
Kalbar
Pembukaan Konferensi Nasional (Konas) XI Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kalbar. FOTO : Pemprov Kalbar

HARIAN BERKAT – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Mohammad Bari, S.Sos., M.Si. menghadiri acara Pembukaan Konferensi Nasional (KONAS) XI Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tema “Sinergitas Pengelolaan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Laut yang Terukur dan Berkelanjutan untuk Ekonomi Biru”.

Kegiatan Konferensi Nasional (KONAS) XI Pengelolaan Sumber Daya Laut dibuka langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI), Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Kawasan Kantor Gubernur Kalbar, Selasa 28 November 2023.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaf Manopo, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar, Frans Zeno, S.STP, Pj Ketua TP PKK Provinsi Kalbar, Windy Prihastari Harisson, S.STP, M.Si dan Sultan Pontianak, Syarif Machmud Melvin Alqadrie.

Baca Juga :  Menteri KKP RI Tiba di Kalbar, Disambut Pj Gubernur Harisson

Dalam sambutannya Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI), Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M. mengatakan, terkait poin-poin penting yang harus dihasilkan terkait soal bagaimana menjaga laut atau ekologi agar tetap terjaga.

“Harus ada poin penting yang dihasilkan terkait bagaimana menjaga ruang laut atau ekologi kita tetap terjaga, karena ini memberikan kontribusi yang sangat besar kepada perubahan iklim yang dimana jumlah penduduk terus meningkat, sementara daya dukung alam hanya tetap seperti ini,” ungkapnya.

Mengenai perubahan Undang-Undang Kelautan, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia meminta kepada seluruh Stakeholder untuk memberikan masukan tentang bagaimana ruang laut tetap terjaga dan bermanfaat untuk masa depan.

“Kita juga sedang melakukan perubahan Undang-Undang tentang Kelautan. Tadi saya sampaikan agar sekiranya masukan dari seluruh Stakeholder yang dari Perguruan Tinggi NGO dan yang lainnya, sekiranya bisa memberikan masukan bagaimana agar ruang laut kita ini tetap terjaga dengan baik, tidak rusak, dan bermanfaat buat masa depan bangsa kita ke depan,” harapnya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Mohammad Bari, S.Sos., M.Si., mengatakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah adalah mengintegrasikan tata ruang laut (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disingkat dengan RZWP-3-K) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

“Untuk itu di kesempatan yang baik ini saya mengajak kepada kita sekalian untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem baik melalui kegiatan konservasi kawasan perairan maupun rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut agar cadangan Karbon biru bisa ditingkatkan atau minimal dipertahankan,” ungkapnya.

Baca Juga : Buka Paralympic Provinsi Kalbar ke IV, Windy : Keterbatasan Bukan Hambatan

  • Bagikan