KONAS Pesisir ke-11 Beri Kontribusi Landasan Pertimbangan Kebijakan Sektor Kelautan

  • Bagikan
KONAS
Foto bersama kegiatan Konferensi Nasional (KONAS) XI Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tema "Sinergitas Pengelolaan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Laut yang Terukur dan Berkelanjutan untuk Ekonomi Biru". FOTO : Pemprov Kalbar

HARIAN BERKAT – Konferensi Nasional (KONAS) XI Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi salah satu acuan dan landasan pertimbangan dalam kebijakan di sektor kelautan.

Penyelenggaraan KONAS tahun 2023 merupakan KONAS Pesisir ke-11 diselenggarakan di Pontianak, Provinsi Kalbar dibuka langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI), Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M. Dengan tema “Sinergitas Pengelolaan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Laut yang Terukur dan Berkelanjutan untuk Ekonomi Biru”.

“Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalbar yang berkenan menjadi tuan rumah penyelenggaraan KONAS Pesisir ke-11 ini,” ungkap Ketua Panitia Victor Gustaf Manopo yang juga selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dalam sambutannya pada pembukaan Konferensi Nasional (KONAS) XI Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Kawasan Kantor Gubernur Kalbar, Selasa 28 November 2023.

Baca Juga : Kalbar Tuan Rumah Konferensi Nasional XI Pengelolaan Sumber Daya Laut

Menurutnya, melalui KONAS ini, diharapkan memberikan kontribusi yang nyata berupa rekomendasi pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil melalui berbagi pembelajaran, pengetahuan dan pengalaman serta mengarusutamakan kebijakan dan capaian pembangunan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dalam implementasi ekonomi biru yang berkelanjutan.

“Melaui KONAS ini diharapkan adanya dukungan dan komitmen pemangku dari berbagai
elemen dalam mengawal dan melaksanakan lima kebijakan ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Memperluas Kawasan Konservasi Laut, Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota, Pembangunan Budidaya Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan, Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut,” jelasnya.

Sementara itu, Pj Sekda Provinsi Kalbar, Mohammad Bari, S.Sos., M.Si, mengatakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah adalah mengintegrasikan tata ruang laut (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disingkat dengan RZWP-3-K) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Berdasarkan Data Penyusan RZWP3K Tahun 2017, Provinsi Kalimantan Barat memiliki Panjang Garis Pantai 2.453,5 Km dengan Luas Wilayah Perairan : 3.320.557 Ha. Jumlah Pulau-Pulau Kecil : 245 buah, Luas Terumbu Karang : 72.560 Ha, Luas Mangrove : 280.875 Ha dan Luas Padang Lamun : 29.346 Ha.

  • Bagikan