HARIAN BERKAT – Di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dengan ketidakpastian yang tinggi, ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan dan terus menunjukkan prospek yang baik.
Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai kisaran 4,7-5,5% pada 2024 dan akan meningkat 4,8-5,6% pada 2025. Inflasi akan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025 didukung konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Stabilitas eksternal dan sistem keuangan tetap terjaga, dan digitalisasi juga terus berkembang pesat. Berbagai tantangan global ke depan yang perlu dicermati mencakup perlambatan dan divergensi pertumbuhan ekonomi global, penurunan inflasi yang lambat, suku bunga negara maju yang lebih tinggi dan lebih lama, kuatnya mata uang dollar, serta pelarian modal dalam jumlah besar dari emerging markets ke negara maju.
Untuk itu, diperlukan sinergi sebagai kunci dari prospek kinerja ekonomi Indonesia dalam melanjutkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi terus diperkuat. Demikian disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2023 yang digelar secara hybrid dari Jakarta.
Baca Juga : Bank Indonesia Apresiasi Galeri Rumah Belajar Kain Pantang Sintang
Presiden RI, Joko Widodo, dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih atas sinergi yang telah terbangun sehingga proses pemulihan ekonomi berjalan dengan baik dan perekonomian Indonesia dalam kondisi stabil.
Ke depan, Presiden Joko Widodo berpesan pentingnya untuk terus optimis namun tetap waspada untuk ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional. Untuk menopang momentum perekonomian yang berkelanjutan, strategi hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah merupakan penggerak perekonomian nasional.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar menyampaikan aspek stabilitas dalam pengendalian inflasi sangat krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kalbar.
Pada Oktober 2023, inflasi Kalbar tercatat 2,31% (yoy) atau 1,41% (ytd) yang didominasi oleh kelompok makanan, minuman, tembakau, dan transportasi. Ke depan, Inflasi Kalbar akan tetap terjaga pada sasaran 3±1% pada 2023 dan 2,5±1% pada 2024.
Lebih lanjut, kinerja ekonomi Kalbar masih menunjukkan perkembangan yang positif. Pada triwulan III 2023, ekonomi Kalbar tumbuh 4,27% (yoy) atau meningkat dari periode triwulan sebelumnya.
Prospek pertumbuhan ekonomi Kalbar diperkirakan akan cukup baik dalam rentang 4,06 – 5,06% pada 2023 dan 4,2% – 5,2% pada 2024.
Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat diwujudkan melalui penguatan sinergi dengan berbagai pihak dalam pengendalian inflasi serta akselerasi program pembangunan dan investasi yang didukung dengan transformasi struktural terkait downstream policy dan mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ignasius IK, menyampaikan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalbar terhadap Perekonomian Kalbar.
Pemerintah Provinsi Kalbar telah menetapkan rencana pembangunan 2024, yang secara khusus bertujuan mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan melalui strategi penyediaan infrastruktur produksi, penguatan dan pengawalan investasi, menciptakan akses pasar, pendampingan pelaku usaha serta intensifikasi dan ekstensifikasi lapangan usaha unggulan.
Di samping itu, tujuan lainnya adalah meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang produktif dan berdaya saing serta reformasi birokrasi yang berprinsip good governance untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, sembari mengoptimalkan peluang dan menjawab tantangan perekonomian.
Pemerintah Provinsi Kalbar menyampaikan apresiasi secara khusus pada upaya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Kalbar yang terus konsisten mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta mengembangkan ekonomi dan keuangan digital di Kalbar.
Optimisme pengendalian inflasi juga didorong melalui program GNPIP dengan acuan kerangka pengendalian inflasi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif yang diimplementasikan melalui 7 (tujuh) program strategis, diantaranya pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar (OP), perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD), fasilitasi ongkos distribusi, penguatan ketahanan pangan strategis, bantuan alsintan dan saprotan, penguatan infrastruktur database pangan, serta penguatan koordinasi dan komunikasi.
Baca Juga : BI Perkuat Branding UMKM dan Ekonomi Digital, Pembukaan INKUBBI 2023
