HARIAN BERKAT – Pj Gubernur Kalbar, Harisson, didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalbar, Kukuh Sumardono Basuki, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 Lingkup Provinsi Kalbar.
Acara yang berlangsung di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Kantor Gubernur Kalbar ini merupakan tindak lanjut dari Agenda Penyerahan DIPA dan TKD yang dilakukan oleh Presiden kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi pada tanggal 29 November 2023 lalu, sekaligus sebagai simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN untuk Tahun 2024.
DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan Lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Proses penyusunan sampai dengan penetapan APBN Tahun 2024 secara keseluruhan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan relatif lancar di tengah kondisi perekonomian yang semakin membaik.
Baca Juga : Pj Gubernur Kalbar Harisson Dorong Belanja Pemerintah Cepat dan Tepat
Dalam mengawali arahannya, Pj Gubernur Kalbar menyampaikan bahwa APBN tahun 2024 sendiri merupakan penjabaran tahun terakhir dari RPJMN 2020-2024 yang memiliki peran strategis sebagai instrumen pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan dalam menopang perekonomian Indonesia.
“APBN tahun 2024 menjadi instrumen guna menjawab tantangan yang disebabkan oleh kondisi perekomian global yang masih penuh ketidakpastian, baik akibat geopolitik global yang memanas, tantangan perubahan iklim, dan dampak kenaikan suku bunga tinggi yang membuat kita harus tetap waspada. Di sisi lain, APBN tahun 2024 juga memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan termasuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, menurunkan stunting, dan
menangani bencana,” tegas Pj Gubernur Kalbar.
Overview APBN 2023
Capaian kinerja pendapatan dalam APBN Kalbar hingga 30 November 2023 adalah sebesar Rp10,89 triliun atau 92,03% dari target yang telah ditetapkan Rp11,84 triliun yang mana masih didominasi oleh sektor perpajakan dari PPN dan PPh.
Dari sisi belanja, realisasi hingga akhir November adalah sebesar Rp27,21 triliun atau 85,50% dari total pagu anggaran sebesar Rp31,82
triliun.
“Secara keseluruhan kinerja APBN Kalbar hingga akhir November 2023 tetap solid dan terjaga dengan baik. Meskipun secara akumulatif, realisasi pada pos penerimaan mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, dari sisi belanja, baik belanja Pemerintah Pusat (K/L) maupun TKDD, mengalami peningkatan serapan dibanding dengan periode yang sama tahun anggaran lalu. Mesikupun begitu, masih diperlukan perhatian khusus untuk mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran satker di sisa akhir tahun anggaran 2023, khususnya untuk belanja barang dan belanja modal,” jelas Kepala Kanwil DJPb Kalbar.
Untuk capaian kinerja pendapatan dalam APBD (Konsolidasi) Kalbar hingga 31 Oktober 2023 adalah sebesar Rp18,25 triliun atau 70,23% dari target sebesar Rp25,97 triliun dan masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 77,02% dari total pendapatan.
Untuk realisasi belanja APBD Kalbar sendiri adalah sebesar Rp16,03 triliun atau 59,58% dari pagu yang telah ditetapkan Rp26,91 miliar.
Pokok-pokok APBN 2024 APBN tahun 2024 didesain untuk akselerasi transformasi ekonomi sesuai dengan tema yang akan dijalankan pemerintah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” sehingga peran APBN perlu dioptimalkan untuk:
