HARIAN BERKAT – Tiba di Kabupaten Landak, Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes, didampingi Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Kalbar, Windy Prihastari Harisson, S.STP, M.Si, disambut oleh Penjabat Bupati Landak, Samuel, SE,M.Si, beserta Ketua TP PKK Kabupaten Landak di Pendopo Bupati Landak, Selasa 19 Desember 2023.
Kedatangan Penjabat Gubernur di Kabupaten Landak dalam rangka kunjungan kerja dengan agenda Kegiatan Edukasi Gizi dalam rangka upaya Penurunan Angka Stunting di Posyandu, peresmian Kantor UPT KPH dan meninjau RSUD Landak.
Memulai arahannya, Harisson berpesan agar Pemkab Landak mencermati dan melaksanakan arahan Presiden dengan penuh tanggung jawab.
“Ada 10 arahan Presiden, salah satunya Pengendalian inflasi untuk mengurangi beban masyarakat memenuhi biaya hidup. Itu dikontrol benar, turun langsung ke lapangan. Kemudian Penurunan angka stunting. Pada tahun 2045 nanti anak-anak kita akan memimpin negara ini, karena Indonesia menjadi 4 negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Kita mau anak-anak kita cerdas dan pintar. Sehingga dia bisa kerja dimana saja,” ucap Harisson.
Baca Juga : Pentingnya Literasi Tumbuh Kembang Anak, Lakukan Akselerasi Tekan Stunting
Tak hanya itu, dirinya juga mengingatkan Pemkab Landak untuk memperhatikan kemiskinan ekstrem dan pengangguran terbuka.
“Di Landak ini ada 7.832 orang yang tergolong dalam kemiskinan ekstrem. Dimana pengeluarannya sehari tidak lebih 53.695,- rupiah atau sebulan tak lebih dari 1.610.000,- rupiah. Di Landak sudah ada namanya, lengkap dengan alamatnya. Ini didapat melalui sensus BPS, data ini juga ada di Bappenas,” jelasnya.
Kemudian terkait arahan untuk percepatan dan kemudahan investasi dirinya juga menghimbau setiap Kepala Daerah untuk sering melakukan evaluasi.
“Kemudian mempercepat investasi dan mempermudah perizinan. Setiap 3 bulan kita harus mengevaluasi SOP perizinan. Misal masih ada 25 langkah permohonan perizinan, pangkas jadi 5 langkah. Misal, harus memakan waktu 3 bulan, sekarang bisa jadi dalam 1 hari selesai perizinannya. Kita harus keroyokan. Ini bukan sesuatu yang mustahil. KPK minta juga, perizinan antara pemohon dan pemberi tak boleh ketemu, diupayakan dengan cara digitalisasi. Karena dengan digitalisasi, jejak digital kita bisa di cek recordnya. Bisa datang Tim Saber Pungli,” tegasnya.
