HARIAN BERKAT – Pengembangan fasilitas kesehatan oleh Pemerintah Kota Pontianak perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel. Ini akan dapat memastikan penyediaan layanan kesehatan yang prima.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pontianak Utara, Nuzulisa Zulkifli dalam kunjungannya ke Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) pada Senin, 15 Januari 2024.
Nuzulisa menyampaikan, saat ini rumah sakit yang dipimpinnya sedang dalam proses pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang didampingi oleh BPKP.
“BPKP telah mendampingi Pemerintah Kota Pontianak, khususnya Dinas Kesehatan, dalam mewujudkan fasilitas kesehatan yang andal melalui BLUD, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit,” ungkap Nuzulisa Zulkifli Dokter Gigi lulusan Universitas Indonesia itu.
Baca Juga : Sinergi BPKP dan Kementrtian Keuangan, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kalbar
Pada kesempatan yang sama, Nuzulisa juga menceritakan kisah pembangunan rumah sakitnya, yang awalnya merupakan puskesmas rawat inap di sekitar Kecamatan Pontianak Utara, kemudian menjadi rumah sakit dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni.
Tujuan kunjungannya itu adalah untuk berkoordinasi dalam peningkatan kualitas pengelolaan rumah sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD). Targetnya, BLUD ini selesai pada awal bulan Februari mendatang.
“Kami ingin, kualitas BLUD itu tidak sembarangan, Pak. Sebab, sudah ada pengalaman di Kalimantan Barat ini, beberapa rumah sakit yang sudah menjadi BLUD, malah kembali tidak seperti BLUD. Padahal, amanah undang-undang, RSUD itu harus menjadi BLUD,” ungkap Nuzulisa.
Dan bak gayung bersambut, kedatangan Direktur RSUD Pontianak Utara itu disambut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Rudy M. Harahap secara terbuka.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar, Rudy M. Harahap menyampaikan, perlu komitmen dari kepala daerah untuk memastikan terciptanya good governance BLUD.
“Sebagai auditor Presiden, selain berfungsi sebagai pengawal kebijakan, BPKP juga memfasilitasi perbaikan governance agar BLUD dapat meningkatkan kinerja,” ungkapnya.
Kenalkan Aplikasi BLUD dan Manajemen Risiko.
