Dirinya menyebutkan, melalui tiga strategi utama PPKE, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan dapat mendorong keterpaduan dan sinergi program dan anggaran lintas pemerintahan dalam pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.
“Terkait hal tersebut, telah ditentukan wilayah prioritas yang secara bertahap diperluas hingga mencakup seluruh kabupaten dan kota pada tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 dengan tahapan Tahun 2021 sebanyak 35 Kabupaten di 7 provinsi. Kemudian pada Tahun 2022 sebanyak 212 Kabupaten/Kota di 25 provinsi (termasuk wilayah prioritas tahun 2021) dan pada Tahun 2023-2024 dilakukan perluasan secara bertahap hingga mencakup 514 Kabupaten/Kota di 34 provinsi,” terangnya.
Di tempat yang berbeda, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Alfian Salam mengungkapkan terima kasihnya dan mengapresiasi semua stakeholder yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).
“Ini pencapaian luar biasa. Tapi kita jangan cepat puas. Karena masih ada saudara-saudara kita yang harus kita perhatikan dan segera diintervensi. Sebagaimana hal tersebut merupakan amanat Inpres no. 4 tahun 2022 kepada Mendagri dan Menkeu RI untuk memberikan penghargaan berupa insentif fiskal kepada daerah yang dianggap berhasil mengentaskan kemiskinan ekstrim berdasarkan indikator – indikator yang ditetapkan,” jelas Alfian.
Baca Juga : Kue Keranjang dan Kisah Awalnya, Makanan Khas Tahun Baru Imlek
Dirinya menyebutkan bahwa pencapaian Kalbar yang angkanya di bawah kemiskinan ekstrem nasional adalah berkat jerih payah semua yang tak henti untuk tulus ikhlas dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim di kalbar.
“Semoga kita dapat terus bersinergi dan berkolaborasi untuk menekan bahkan menghilangkan angka kemiskinan ekstrem di Kalimantan Barat. Saat ini 2023 angka kemiskinan ekstrem Kalbar adalah 0.9 persen. Mudah-mudahan pada tahun 2024 ini kita bisa tuntaskan menjadi nol persen. Kita dapat optimal dalam bekerja, sinergitas pelaksanaan program dan berbagai rekomendasi baik dari aspek lembaga, data dan anggaran dapat dijadikan acuan langkah terpadu sehingga capaian 0 persen dapat direalisasikan,” harap Alfian.
Kemudiaan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Mahmudah menjelaskan bahwa Pemprov Kalbar telah melakukan 3 strategi dalam pengentasan kemiskinan ekstrem ini.
“Pada tanggal 5 Januari 2024 lalu kita sudah melakukan pertemuan optimalisasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kalbar. Adapun beberapa kesimpulan dari pertemuan tersebut yakni, mensinkronisasikan program penghapusan kemiskinan ekstrem dengan 3 program sesuai basis data P3KE yang ada. Namun, untuk Kabupaten Kapuas Hulu sampai saat ini masih belum melakukan BAST data Kemiskinan ekstrem yang notabene harus digunakan dengan penuh tanggung jawab karena data tersebut by name by address yang harus dijaga kerahasiaanya.kemudian menetapkan 3 strategi untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dengan Mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, serta meminimalkan kantong kemiskinan,” tambah Mahmudah.
Selanjutnya, ia juga memaparkan program-program Pemerintah Provinsi Kalimantan yang sudah dilakukan dalam rangka mengentaskan kemiskinan ekstrem saat ini.
Baca Juga : Peresmian Kantor Desa, Warga Urang Unsa Berterimakasih atas Pembangunan Betang
“Pada pertemuan yang lalu juga OPD Pemprov Kalbar sudah menyampaikan langkah-langkahnya dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. Misalnya Dinas Koperasi dan UKM telah melakukan pelatihan cukur rambut hingga pembinaan kepada 3.900 startup yang ada di Kalbar. Kemudian Dinas PPESDM dengan memasang jaringan listrik bagi masyarakat tak mampu, Disnakertrans dengan membantu keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Perkim dengan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), DPMD dengan pembinaan kepada Desa dalam pemanfaatan dana desa dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, Dinas Ketahanan Pangan dengan Bantuan pangan Non Beras dan banyak program lainnya. Ini bukti nyata keseriusan Pemprov Kalbar dalam menghilangkan Kemiskinan Ekstrem menjadi nol persen,” tegas Mahmudah.***
