HARIAN BERKAT – Dalam melembagakan manajemen risiko, setiap lini harus dapat memahami tugasnya masing-masing. Dengan demikian, tidak terdapat ketimpangan tanggung jawab dalam mengelola risiko.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Rudy M. Harahap dalam menyambut kunjungan Inspektur Daerah Kabupaten Bengkayang Antonius Freddy Romy beserta jajaran Inspektorat Kabupaten Bengkayang di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar, Rabu, 17 Januari 2024 lalu.
Rudy menjelaskan, dalam penatakelolaan pemerintah daerah, terdapat tiga lini yang saling menopang satu sama lain.
“Lini satu merupakan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola risiko masing-masing, lini dua yang memberikan ekspertis, mendukung, memonitor, dan menchallenge setiap hal-hal terkait risiko,” kata Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar, Rudy M. Harahap.
Baca Juga : BPKP Apresiasi Pemerintah Kubu Raya, Perkuat Tata Kelola Lewat Pendekatan Geospasial
Lini tiga sendiri adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Satuan Pengawas Internal (SPI) yang menguji lini satu dan lini dua.
Lini tiga harus independen dan objektif sehingga dapat memberikan advice untuk semua hal yang terkait dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran,” ujar Rudy yang didampingi Kepala Bagian Umum Puji Basuki, Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat Barlian Fransiskus Saragih, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Sigit Sulistyohadi, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara Daridin, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi, dan Koordinator Pengawasan Bidang Program, Pelaporan, dan Pembinaan APIP Mujiyanto.
Ditambahkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar, Rudy M. Harahap, fakta yang terjadi di lapangan, seringkali APIP menjadi sasaran empuk yang bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan risiko.
Padahal, menurut Rudy, tugas APIP itu melakukan audit terhadap manajemen risikonya, melihat bagaimana manajemen risiko dijalankan, dan melihat apakah masih ada risiko yang belum dimitigasi.
Menanggapi hal itu, Freddy Romy mengungkapkan, tujuannya berkunjung ke Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat selain untuk silaturahmi, tapi juga untuk meminta pendampingan BPKP dalam membina OPD agar mampu mengelola risiko.
