HARIAN BERKAT – Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, dr. Harisson, M.Kes, membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalbar Tahun 2025 di Hotel Mercure Pontianak, Selasa 30 Januari 2024.
Dalam arahannya, Pj Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi maupun kabupaten kota harus sudah harus memikirkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2045.
“Ini semua harus dirumuskan sekarang dalam periode Penjabat Gubernur di Provinsi seluruh Indonesia. Ini sudah diarahkan oleh Presiden kalau Kalimantan Barat kira-kira akan menjadi seperti ini ke depannya,” ucap Harisson.
Pj Gubernur memaparkan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi landasan pembangunan untuk tahun 2025. Dalam penyusunan RKPD ini para pihak haruslah memberi masukan untuk penyempurnaan dokumen provinsi dimana hal tersebut menjadi tanggung jawab dan tugas utama dari penjabat gubernur saat ini.
Baca Juga : Suara Gen Z Tentukan Masa Depan Bangsa
Dirinya menegaskan bahwa beban perencanaan pembangunan dalam menuju Indonesia Emas ada di pundak Pj. Gubernur, yang mana dirinya mendapatkan mandat langsung dari Presiden untuk berupaya dalam merencanakan pembangunan Indonesia Emas Tahun 2045.
“Untuk itu saya mohon jangan sampai acara hari ini hanya sebagai formalitas, tanggung jawabnya besar, 2045 itu Indonesia Emas,” harapnya.
Dalam kesempatan tersebut, beliua mengingatkan pula bahwa di masa jabatan penjabat gubernur terdapat beberapa tanggungjawab penyelesaian dokumen dokumen penting, mulai dari dokumen perencanaan 20 tahunan, 5 tahunan dan tahunan, sehingga sinergi dan kolaborasi dari tiap pemangku kepentingan diharapkan dapat terjadi.
Para pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat yang hadir untuk turut memberikan masukan konstruktif demi mewujudkan pembangunan yang konstruktif dan inklusif. Forum Konsultasi Publik ini menjadi wadah pattisipatif untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar tahun 2025 diharapkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta menjadi pedoman yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.
