HARIAN BERKAT – BPKP akan membantu pemerintah daerah dalam menekan inflasi melalui evaluasi perencanaan dan penganggaran program atau kegiatan.
Namun, hasil evaluasi ini tidak hanya difokuskan pada pengendalian inflasi, tetapi juga pada penanganan kemiskinan dan penurunan stunting.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Rudy M. Harahap ketika mengikuti Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Selasa 20 Februari 2024, di Ruang Praja I Kantor Bupati Kubu Raya.
Baca Juga : BPKP Dorong Pemkot Singkawang dan Pemkab Mempawah Manfaatkan Proyek Strategis Nasional
“BPKP akan melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah pada akhir Februari hingga awal Maret 2024,” ungkap Rudy.
Melalui pertemuan tersebut, terungkap juga mengenai meningkatnya konsumsi masyarakat dan menurunnya jumlah produksi telah meningkat harga-harga komoditi.
“Menjadi tugas pemerintah daerah untuk mengendalikan harga tersebut melalui berbagai program atau kegiatan,” tegas Rudy.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar, Rudy M. Harahap, menyampaikan bahwa BPKP terlibat secara rutin dalam pengawasan pengendalian inflasi. Namun, katanya, pengendalian inflasi tidak bisa dilepaskan dari program/kegiatan pembangunan daerah.
