HARIAN BERKAT – BUMDesa Bersama masih dilanda berbagi tantangan berat. Utamanya, peran pemerintah pusat, daerah, dan desa terhadap BUMDesa yang masih rendah. Kemudian, terdapat permasalahan akuntabilitas, tata kelola pengurusnya, dan kapasitas penggunaannya.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Rudy M. Harahap saat berbicara dalam kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengawasan BUMDesa Bersama Provinsi Kalbar di Ballroom Hotel Gajah Mada Pontianak, pada Kamis, 21 Februari 2024.
Rudy mengatakan, perkembangan BUMDesa Bersama berkaitan dengan peran pembinaan pemerintah pusat, daerah, dan desa.
Baca Juga : BPKP Dukung Pemerintah Tekan Inflasi, Sinkronisasi Penanganan Kemiskinan dan Stunting
“Temuan kami, anggaran untuk pembinaan BUMDes itu terkesan belum serius. Banyak pengembangan BUMDes yang memiliki jargon ‘membangun dari desa’, tapi anggarannya tidak seperti jargonnya,” ujar Rudy dalam kegiatan yang dibuka oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Alfian Salam tersebut.
Menurut Rudy, isu atau tantangan yang ada harusnya dapat dimitigasi dengan baik, agar dapat terselesaikan. Salah satunya, penyusunan laporan keuangan BUMDesa Bersama.
“Sebagai pengurus BUMDesa Bersama, hal utama yang harus dimiliki adalah kesadaran akan pentingnya menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangannya,” ujar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar, Rudy M. Harahap.
Sebab, laporan keuangan itu wajib disusun oleh BUMDesa Bersama sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi pemerintah desa, pemiliknya, stakeholders, dan masyarakat.
Ia juga mengatakan, laporan keuangan juga berguna untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitias, serta juga untuk alat melihat masa lalu dan masa depan.
