HARIAN BERKAT – Pelabuhan Internasional Kijing diharapkan menjadi daya ungkit perekonomian Kalimantan Barat (Kalbar). Sayangnya, kehadirannya belum memberikan manfaat optimal.
Hal itu terungkap ketika entry meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Jumat, 23 Februari 2024.
Entry meeting tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar, Rudy M. Harahap, Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah Ismail mewakili Bupati Mempawah, dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Mempawah.
Dalam kesempatan tersebut, terungkap tiga isu penting terkait pemanfaatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pelabuhan Kijing, yaitu optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), persuasi ke pemilik kapal yang menyandarkan kapalnya di Pelabuhan Kijing, dan perubahan bagi hasil pendapatan ekspor minyak sawit dari Pelabuhan Kijing.
Baca Juga : BPKP Evaluasi Program Penurunan Kemiskinan dan Stunting Pemprov Kalbar 2024
“Dari tiga poin tersebut, kita tentukan rencana aksi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah. Kita harus melakukan intervensi melalui program/kegiatan Pemerintah Kabupaten Mempawah,” ujar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar, Rudy M. Harahap.
Rudy juga menyampaikan, untuk mengoptimalkan PAD, Pemerintah Kabupaten Mempawah harus melakukan penilaian ulang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pelabuhan Kijing.
Ini dapat dilakukan bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat (Kalbar).
Kedua, katanya, merancang kegiatan persuasif untuk mengajak para pemilik kapal menyandarkan kapalnya di Pelabuhan Kijing.
Ketiga, terkait peningkatan bagi hasil, Pemerintah Kabupaten Mempawah harus melakukan rapat rekonsiliasi data ekspor bersama Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalbar dan pihak Pemerintah Kota Pontianak.
