HARIAN BERKAT – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Mohammad Bari, S.Sos, M.Si, membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Kartu Kredit (KKI) dan Pengisian Serentak Championships TP2DD Tahun 2024 bertempat Q Hall Qubu Resort Kabupaten Kubu Raya, Rabu 17 April 2024.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalbar, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang mendukung kelancaran jalannya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Provinsi Kalbar dianugerahkan sebagai “Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Terbaik 1 wilayah Kalimantan” sebagaimana Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 2023”, ungkap Pj Sekda, M Bari.
Hal ini selaras dengan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023, bahwasanya nilai SPBE Pemerintah Provinsi Kalbar Tahun 2023 sebesar 3,58 meningkat 0,16 poin, sehingga ini menunjukkan komitmen Pemprov Kalbar untuk mengadopsi dan menerapkan Teknologi Informasi dengan baik dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dirinya juga mengungkapkan, peran elektronifikasi transaksi dalam dunia bisnis modern pada era teknologi digital ini, telah mengubah cara dalam melakukan banyak hal.
Baca Juga : Lantik 110 PPPK Tenaga Fungsional dan Guru, Bekerja dengan Profesional
“Elektronifikasi Transaksi yang menggunakan teknologi elektronik dalam hal pembayaran dan pertukaran nilai telah terintegrasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga, hal ini banyak memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, pemerintahan dan pelaku bisnis,” ujar Bari.
Dengan beberapa kemudahan yang tersedia, masyarakat tidak perlu lagi membawa uang tunai fisik karena transaksi finansial dapat dilakukan melalui perangkat digital smartphone dengan aplikasi dompet digital maupun aplikasi banking.
“Ini juga meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam bertransaksi, fleksibilitas, serta mempercepat aliran uang dalam perputaran roda perekonomian. Pemprov Kalbar harus tetap mendorong agar hotspot area ini harus menyentuh ke daerah perbatasan atau pedesaan maupun terpencil,” jelasnya.
Kemudian, ia mendorong agar Badan Pendapatan Daerah untuk mempersiapkan Pergub tentang TP2DD, yang mana ini menjadi salah satu indikator tambahan dalam penilaian Championship sendiri.
“Nah, saya mendorong setiap daerah untuk mempercepat Peraturan Kepala Daerahnya karena ini karena ini sangat mempengaruhi penilaian. Sementara untuk standar yang lain sudah kita terapkan seperti SP2D yang online,” ucapnya.
