HARIAN BERKAT – Penjabat Gubernur Kalbar, dr. Harisson, M.Kes, bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Abdullah Azwar Anas, S.Pd, SS, M.Si, membuka kegiatan Musrenbang RPJPD Provinsi Kalbar Tahun 2025-2045 dan Musrenbang RKPD Provinsi Kalbar Tahun 2025 di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Selasa 23 April 2024.
Provinsi Kalbar sendiri telah merumuskan rancangan Visi Kalimantan Barat Tahun 2045 yakni “Kalimantan Barat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”, dimana pada tahun 2045.
Dalam sambutannya Harisson menyampaikan saat ini seluruh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Indonesia sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 untuk menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan selama periode 20 tahun ke depan yang selaras dengan Visi Indonesia Emas Tahun 2045.
“Diharapkan Peningkatan Pendapatan per Kapita yang setara dengan negara maju, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, meningkatnya daya saing daerah melalui kepemimpinan daerah yang kuat, meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan menurunnya intensitas emisi Gas Rumah Kaca menuju net zero emission. Langkah Strategis guna mewujudkan Visi jangka panjang tersebut telah dirumuskan ke dalam delapan Misi, 17 Arah Kebijakan Pembangunan dan 45 Indikator Utama Pembangunan yang secara keseluruhan selaras dengan perwujudan strategi jangka panjang nasional tahun 2025-2045,” terang Harisson.
Baca Juga : Pj Gubernur Harisson Terima Audiensi Panitia Pekan Gawai Dayak ke XXXVIII
Sejalan dengan langkah strategis tersebut, dalam lingkup perencanaan di tingkat regional dan nasional Kalbar memilih untuk mengambil peran sebagai Beranda Depan Negara dan Pusat Industri Hijau Bernilai Tambah.
Hal ini didasarkan atas potensi dan karakteristik geografis dan perekonomian Kalbar sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.
Di sisi yang lain selama periode 20 tahun ke depan diharapkan hilirisasi dari eksplorasi kekayaan sumber daya alam baik dari sektor pertambangan maupun perkebunan dapat diwujudkan guna mendukung peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat.
“Kami berharap dalam periodesasi RPJPD dua puluh tahun kedepan, Kalbar dapat memiliki pusat-pusat industri hilirisasi komoditas perkebunan baik pengolahan kelapa sawit, karet maupun komoditas Tanaman pangan dan perikanan selain hilirisasi sektor pertambangan yang didukung dengan jalur distribusi logistik melalui pembangunan infrastruktur yang lengkap baik berupa transportasi kereta api yang dapat menghubungkan kami dengan daerah Ibu Kota Nusantara dan negara tetangga Malaysia dan Brunei, keberadaan jalan tol yang mampu menghubungkan daerah kawasan strategis ke pusat pertumbuhan ekonomi maupun infrastruktur pelayanan dasar lainnya yang memang menjadi kebutuhan yang belum dapat dipenuhi dalam periode dua puluh tahun kelakangan ini seperti infrastruktur kelistrikan dan telekomunikasi,” paparnya
Selain membahas arah kebijakan perencanaan untuk dua puluh tahun kedepan, kegiatan hari ini juga membahas tentang perencanaan pembangunan untuk tahun 2025 yang akan menjadi dasar dalam penyusunan APBD Tahun 2025.
RKPD Provinsi Kalbar Tahun 2025 sendiri merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalbar Tahun 2024-2026.
Adapun tahapan pembangunan tahun 2025 sebagaimana termuat dalam RPD Provinsi Kalbar dimaksud adalah Penguatan Perekonomian dan Daya Saing daerah melalui Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan.
Guna melaksanakan tahapan pembangunan tersebut telah dirumuskan fokus pembangunan tahun 2025 yang diarahkan pada, penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka Kemiskinan melalui pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan dengan penyediaan infrastruktur dasar yang didukung dengan tata kelola data yang baik dan efektif.
Juga menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat dengan memastikan ketersediaan barang/jasa dan pengendalian harga, menurunkan prevalensi stunting melalui peningkatan Gizi masyarakat, perbaikan sanitasi lingkungan dan ketersediaan akses air bersih, memfokuskan ketersediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan dasar sebagai penopang dalam mendukung jalur distribusi logistik.
Dan peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat dan perbaikan kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, meningkatkan kinerja ekspor produk unggulan Daerah berbasis usaha kecil menengah dan kinerja ekspor komoditas unggulan berbasis Sumber Daya Alam dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan.
Serta mengurangi ketergantungan barang impor dengan penguatan pasar dalam negeri serta meningkatkan kinerja promosi daerah dan penyediaan fasilitas infrastruktur dasar pada kawasan ekonomi atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi guna mendorong peningkatan nilai investasi.
“Visi, Misi, Sasaran Pokok, Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan tersebut tidak akan mungkin dapat tercapai jika tata kelola pemerintahan tidak turut diperkuat dan dijadikan motor penggerak pembangunan. Provinsi Kalbar terus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, melakukan penyederhanaan birokrasi serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat,” tambahnya.
Secara umum, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat jika dilihat dari perkembangan capaian indikator NIlai SAKIP Provinsi dari Tahun 2016 hingga 2021 mendapatkan nilai B, dan pada tahun 2022 dan 2023 mendapatkan nilai BB, merupakan salah satu tantangan yang akan menjadi fokus Pemprov Kalbar kedepan.
“Kami juga mengharapkan dukungan, pembinaan serta arahan dari Bapak Menteri PANRB agar target Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan nilai SAKIP Provinsi A di Tahun 2024 dapat terwujud,” ucapnya.
