Pj Gubernur Harisson Buka Musrenbang RPJPD Kalbar 2025-2045 dan Musrenbang RKPD Kalbar Tahun 2025

  • Bagikan
Kalbar
Foto bersama Pj Gubernur Kalbar, Harisson, bersama Menpan Republik Indonesia Abdullah Azwar Anas, kegiatan Musrenbang RPJPD Provinsi Kalbar Tahun 2025-2045 dan Musrenbang RKPD Provinsi Kalbar Tahun 2025. FOTO : Pemprov Kalbar

Terkait dengan perkembangan pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Barat salah satunya dapat terlihat dari penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di lingkungan Provinsi Kalbar berdasarkan Perpres 89 Tahun 2021 dan PermenPANRB Nomor 92 Tahun 2021, yang mengamanatkan pengintegrasian pelayanan perizinan maupun dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun dunia usaha.

Mall Pelayanan Publik di Provinsi Kalbar tercatat hingga hari ini telah dioperasikan di 6 Kabupaten dan 1 kota, dan menyusul akan terdapat 4 Kabupaten dan 1 kota yang akan mengoperasikan Mall Pelayanan Publik tersebut.

“Kami berharap dua kabupaten lainnya juga dapat segera mengimplementasikan hal tersebut sehingga upaya reformasi birokrasi yang dilaksanakan mampu memberikan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat Kalimantan Barat dengan memberikan kemudahan dan keterjangkauan akses serta mendorong kemudahan dalam aktivitas berusaha di daerah,” imbuhnya.

Baca Juga : Windy Harapkan Kontribusi Alumni Smansa dalam Membangun Kalbar

Di tempat yang sama, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam arahannya berharap kegiatan Musrenbang Provinsi Kalbar dapat berdampak luas dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang komprehensif, berkelanjutan, mampu merekam kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta menentukan skala prioritas pembangunan.

Menurut Anas pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas Reformasi Birokrasi (RB). RB merupakan engine untuk mendorong terjalinnya kolaborasi lintas sektor pemerintah dan non-pemerintah untuk mencapai prioritas pembangunan.

MenPAN RB RI menjelaskan bahwa Perencanaan dari yang disampaikan oleh Penjabat Gubernur dan Bappeda Provinsi Kalbar sudah baik namun harus tetap mengedepankan skala prioritas, dan salah satunya yaitu bagaimana mendorong Birokrasi yang berdampak, sehingga kesibukan birokrasi kedepan lebih berdampak lebih banyak.

“Oleh karena itu Pemilihan skala prioritas, mendorong Birokrasi berdampak, akuntabilitas kinerjanya Pemerintahnya sudah di Poin BB, mudah-mudahan kedepannya bisa A dan lebih bagus lagi, karena Akuntabilitas kinerjanya bagus biasanya dampaknya bagus. Apalagi peran Kalimantan Barat ini, posisinya penting bagi negara sebagai beranda depan, dan digitalisasinya kita dorong supaya segera didiskusikan, paket digitalisasi sekarang ini bukan penambahan aplikasi, karena sekarang ini sudah ada 27.000 aplikasi, kalau aplikasi terus bertambah, membuat rakyat akan lebih sulit, karena harus mendownload masing-masing aplikasi,” jelas Abdullah Azwar Anas

Kemudian ia juga mengharapkan agar Pemerintah Provinsi segera meng interoperabilitaskan aplikasi-aplikasi yang ada sehingga rakyat mudah mengakses ke server data yang diperlukan.

“Mudah-mudahan Bapak Penjabat Gubernur dan Pemerintah kabupaten kota juga dapat merealisasikannya, jadi jika ada ratusan aplikasi bisa digabungkan ke dalam aplikasi, sehingga nantinya rakyat tidak masuk pada tiap-tiap aplikasi tapi cukup masuk di satu aplikasi sehingga lebih mempermudah,” harapnya.

Menteri PAN RB RI menyebutkan bahwa dirinya bersama kementerian lainnya tengah merumuskan bersama dengan Presiden Joko widodo mengenai adanya Formasi di 3 T, yang kosong lebih dari 100.000.

“Mereka tidak tertarik karena skemanya biasa untuk itu kita sudah mengusulkan skema yang berbeda misalnya dari cuti daerah ke perbatasan perlu waktu yang panjang, dan dari segi tunjangannya juga sama dan sedang kita rumuskan. Harapan kami nanti adanya afirmasi bagi ASN dan teman – teman di Kesehatan supaya mereka mau mengabdi di wilayahnya termasuk juga di Kalimantan Barat, kemudian untuk di IKN juga ada tunjangan tersendiri,” tutup Abdullah Azwar Anas.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Makhruzi Rahman, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto.

Dan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Budi Prawira, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas Muhammad Cholifihani.

Dan bupati dan walikota se Provinsi Kalbar serta Forkopimda Provinsi Kalbar.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatangan perjanjian kerja sama pembangunan SPAM Regional pertama yang akan dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalbar yakni SPAM Regional Singkawang-Sambas dengan kapasitas 500 liter per detik. Diharapkan dengan adanya SPAM Regional Singkawang-Sambas ini dapat meningkatkan akses air minum yang layak di Kalbar.

Baca Juga : Pj Gubernur Harisson Sambut Kedatangan Menpan Abdullah Azwar Anas

Tak hanya itu, pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan pakta integritas terkait perwujudan kabupaten kota Layak anak dan Pencegahan Perkawinan Anak sebagai salah satu bentuk komitmen setiap level pemerintahan guna mewujudkan kabupaten kota dan Provinsi Layak Anak di Kalbar.

Hal ini ditengarai Provinsi Kalbar yang baru memiliki 9 kabupaten kota dengan Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak dan kasus perkawinan anak tertinggi ke empat di Indonesia. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kalbar.***

  • Bagikan