HARIAN BERKAT – Mewakili Penjabat Gubernur Kalbar, Pj Sekda Provinsi Kalbar, Mohammad Bari, S.Sos, M.Si, menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Keputusan DPRD Provinsi Kalbar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalbar Tahun Anggaran 2023 di Balairung sari DPRD Provinsi Kalbar, Rabu 8 Mei 2024.
Bertindak selaku pimpinan rapat pada Paripurna Penyampaian Keputusan DPRD Provinsi Kalbar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalbar Tahun Anggaran 2023 adalah Ketua DPRD Provinsi Kalbar, M.Kebing.L dan yang membacakan keputusan tersebut dibacakan oleh H. Rasmidi, SE, MM, dari Fraksi Partai Demokrat.
Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah adalah laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD.
Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa DPRD Provinsi Kalbar telah membentuk Panitia khusus untuk pembahasan LKPJ Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2023 dan telah menyampaikan laporannya pada Rapat Paripurna Internal pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, berdasarkan Rapat Paripurna Internal tersebut maka hasil kerja Pansus pembahas LKPJ Gubernur Kalbar Tahun 2023, telah disetujui sebagai rekomendasi Kepala Daerah untuk Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam tahun ini, maupun pada tahun depan.
Baca Juga : Pj Sekda M Bari Hadiri Rakor Pengadaan Barang dan Jasa
Adapun Rekomendasi atau catatan yang disampaikan DPRD Provinsi Kalbar terhadap LKPJ Gubernur Kalbar Tahun Anggaran 2023 diantaranya :
1. Mengembalikan Kewenangan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas ke Provinsi 2. Persoalan CSR belum Optimal
3. Persoalan Aset daerah dan Museum
4. Permasalahan Ketersediaan Solar bagi kendaraan umum, eksibisi dan nelayan
5. Disparitas partisipasi pendidikan dasar dan menengah di Kalbar
6. Permasalahan Angka Kematian Ibu dan Bayi
7. permasalahan Rekomendasi untuk Bank Kalbar
8.Rekomendasi untuk Askrida dan Jamkrida
9. Rekomendasi untuk Perusda
10. Permasalahan janji membentuk Provinsi Kapuas Raya
11. Permasalahan Pengentasan Kemiskinan
12. Permasalahan Kelistrikan sampai ke desa-desa
13. Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan
14. Permasalahan Pajak dan Retribusi Daerah
15. Potensi Pendapatan dan Realisasi Penerimaan Daerah
16. Pelayanan Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah
17. Kinerja OPD yang tidak maksimal
18. Permasalahan Dana Bagi Hasil Sawit dan Program Peremajaan Sawit Rakyat
19. Pembangunan Desa Mandiri
20. Pencapaian IKU membangun Kalbar
21. Tanggapan terhadap Keterbukaan Informasi Publik.
Usai menghadiri Rapat Paripurna tersebut Penjabat Sekda M. Bari menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan menindak lanjuti rekomendasi tersebut agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Misalnya, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi sorotan akan kinerjanya, dan untuk merotasi hal tersebut untuk di masa Penjabat Gubernur ini tidak diperbolehkan kecuali mendapat rekomendasi atau izin dari Kemendagri RI,” terang Bari.
Kemudian untuk Permasalahan pendistribusian BBM Solar nanti akan dilakukan koordinasi dari Disperindag dan ESDM Provinsi Kalbar terkait BP Migas.
