Optimalisasi Peran Tim Pendamping Keluarga untuk Cegah Stunting

  • Bagikan
Stunting
Pj Gubernur Kalbar, Harisson menghadiri kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Tindak Lanjut Orientasi Tim Pendamping Keluarga upaya Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Kalbar digelar BKKBN. FOTO : Pemprov Kalbar

HARIAN BERKAT – Peran keluarga perlu dioptimalkan dan menjadi entitas utama dalam pencegahan stunting. Untuk mengoptimalkan peran tersebut perlu dilakukan intervensi berupa pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang beranggotakan kader KB, kader PKK maupun bidan.

Pendampingan ini di antaranya dilakukan TPK dalam periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Termasuk juga ikut melakukan pendampingan terhadap calon pengantin.

TPK mempunyai peranan penting dalam pendampingan kepada keluarga sasaran. Prioritas pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta surveilans/pengamatan berkelanjutan untuk mendeteksi dini faktor resiko stunting.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi TPK dalam melakukan pendampingan, BKKBN Kalbar menyelenggarakan Fasilitasi Sinkronisasi Tindak Lanjut Orientasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam upaya Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Provinsi Kalbar Tahun 2024 yang dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, dr. Harisson, M. Kes dan Pj Sekda Kalbar, M Bari, S.Sos, M.Si, bertempat di Kalimantan Ballroom Hotel Aston Pontianak, Selasa 28 Mei 2024.

Baca Juga : Audiensi Pj Gubernur Harisson Bersama Media LKBN Antara Biro Kalbar

Peserta kegiatan ini terdiri dari Kepala Camat se-Kalimantan Barat yang menangani lini lapangan/TPK di OPD KB Kabupaten/Kota, Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana tiap kecamatan dan Technical Assistant Kabupaten/Kota.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Harisson mengatakan bahwa Indonesia telah berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 15,7 persen dalam 10 tahun terakhir.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, rata-rata penurunan angka prevalensi stunting tercatat mencapai 1,5 persen per tahun sejak 2013.

Komitmen pemerintah dalam menurunkan angka stunting tersebut masih terus dilakukan. Yang mana, berdasarkan catatan terakhir di tahun 2023, angka prevalensi stunting Indonesia berada pada kisaran 21,5 persen. Capaian tersebut, berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo masih harus ditingkatkan hingga mencapai 14 persen di akhir tahun 2024.

“Jadi di hadapan seluruh Camat saya meminta untuk benar-benar memperhatikan angka stunting di wilayahnya. Hal ini dilakukan semata-mata dalam rangka kita menyiapkan generasi Kalbar untuk siap menyongsong Indonesia Emas 2045, yang mana kita perlu generasi-generasi yang cerdas, sehat, unggul dan mampu menguasai seluruh ilmu teknologi,” tutur Harisson.

Ia berharap kegiatan ini menjadi wadah informasi dan diskusi untuk mewujudkan komitmen pemerintah dan komitmen bersama dalam melaksanakan kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting di Kalbar.

  • Bagikan