Oknum Penyelenggara Pemilu Tak Luput Cacat Moral

  • Bagikan
Syafaruddin DaEng Usman, Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Kalbar DKPP RI. Foto: harianberkat.com

HARIAN BERKAT –Para anggota KPU dan Bawaslu tak pelak adalah orang-orang terpilih secara moral, intelektual dan profesional sangat cakap dan berkemampuan untuk menjalankan tugas yang berat sekaligus mulia, yakni menjadi penyelenggara pemilu.

“Mereka adalah representasi terbaik masyarakat sipil, yang diasumsikan mampu untuk menyelenggarakan pesta demokrasi secara berkualitas,” ungkap Syafaruddin DaEng Usman, Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Kalimantan Barat serangkaian ulang tahun ke 12 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada 12 Juni 2024.

Baca Juga: Sanksi Etik DKPP RI Tidak Hanya Efek Jera, Tetapi Memulihkan Kepercayaan Publik

Namun, kata Syafaruddin DaEng Usman, sesungguhnya mereka adalah manusia, tempatnya salah dan lupa. Manusia lazimnya juga memiliki ketertarikan, maksud dan kecenderungan pribadi, maka dibutuhkan sistem yang dapat mengendalikan ketertarikan, maksud dan kecondongan pribadi tersebut.

“Dalam kerangka inilah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu,” tegasnya.

Seiring dengan perjalanan waktu, semakin tak sedikit kasus pengaduan Etika Penyelenggara Pemilu (EPP) yang ditangani DKPP dan mesti diselesaikan secara segera agar tidak mengganggu legitimasi penyelenggaraan dan tahapan pemilu dan pilkada.

Menurut Bang Din sapaan akrabnya, wewenang DKPP dalam hal ini adalah menerima pengaduan, memproses dan memutuskan pelanggaran tentang kode etik penyelenggara pemilu, serta menjatuhkan sanksi atas pelanggaran tersebut.

“Sanksi yang dimaksud secara berjenjang berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap atas Penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu”, tambahnya.

Penulis: Marupek
  • Bagikan