HARIAN BERKAT – Bertempat di Aula Balairungsari Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Pj Sekda Provinsi Kalbar, Mohammad Bari, S.Sos, M.Si, menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka menyampaikan jawaban Gubernur Kalbar atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap nota penjelasan Gubernur Kalbar terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2023, Jum’at 21 Juni 2024.
Adapun saran dan pertanyaan yang disampaikan pada Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Jawaban Gubernur Kalbar yang disampaikan Pj Sekda Provinsi Kalbar, M Bari, terhadap Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalbar yakni:
1. Fraksi PDI Perjuangan;
Kami sependapat dan sejalan dengan harapan Fraksi PDI Perjuangan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar harus dapat mengelola keuangan daerah dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan, serta bertanggungjawab dalam rangka sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya, menanggapi besaran SILPA dan penggunaan pada tahun berikutnya, dapat kami jelaskan bahwa SILPA Tahun Anggaran 2023 sebenarnya sudah lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ada penurunan sebesar 69,95 persen dari SILPA tahun 2022. Penggunaan SILPA di tahun berikutnya akan dianggarkan kembali sesuai dengan penggunaan yang telah ditentukan.
Baca Juga : Pj Gubernur Harisson Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023
2. Fraksi Partai Golongan Karya;
Kami sependapat dengan Fraksi Partai GOLKAR, bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan kerja sama dan komitmen dari Pemerintah Daerah dan DPRD demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kalbar.
Diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta memiliki multiplier effect terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Untuk itu, kami menyambut baik dan berharap kerja sama yang solid ini tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan dimasa yang akan datang.
3. Fraksi Partai Nasional Demokrat;
Pemerintah Provinsi Kalbar mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Partai Nasdem yang telah menyampaikan apresiasi terhadap pencapaian peningkatan pendapatan yang tetap meningkat dari tahun sebelumnya.
Kami sependapat bahwa APBD yang sehat ditopang oleh PAD yang kuat, untuk itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berusaha minikitchen derajat desentralisasi dalam rangka kemandirian keuangan daerah.
Menanggapi pertanyaan Fraksi Nasdem dan sekaligus juga Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, terkait penyerapan realisasi belanja yang akan mempengaruhi besaran SILPA, dapat kami jelaskan bahwa nilai sebesar Rp. 304.869.605.905,92 (Tiga Ratus Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Lima koma Sembilan Puluh Dua Rupiah) merupakan akumulasi dari sisa anggaran di seluruh OPD, dengan 8 (delapan) OPD.
4. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya;
Terkait belanja transfer ke Kabupaten/Kota dapat dijelaskan bahwa berdasarkan PERGUB tentang Tatacara Pencairan Bantuan Keuangan, setelah SK Gubernur ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dapat langsung mengajukan pencairan setelah memenuhi beberapa syarat pencairan untuk selanjutnya diajukan pencairan kepada Gubernur.
