Pj Gubernur Kalbar Harisson Rapat Pembahasan Penanggulangan KLB Polio

  • Bagikan
Pj Gubernur Kalbar Harisson saat Rapat Pembahasan Penanggulangan KLB Polio secara virtual. FOTO : Pemprov Kalbar

HARIAN BERKAT – Bertempat di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Penjabat Gubernur Kalbar, dr. Harisson, M.Kes, didampingi Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar menghadiri Rapat secara virtual membahas Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian secara virtual, Senin 24 Juni 2024.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam arahannya menekankan pentingnya dukungan penuh dari Gubernur dan Bupati/Walikota pada pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio dalam rangka penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio.

PIN ini menargetkan seluruh anak usia 0-7 tahun tanpa terkecuali dan akan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada 27 Mei 2024 di 6 provinsi di Papua, sementara tahap kedua akan dilaksanakan pada 15 Juli 2024 di 27 provinsi lainnya.

Baca Juga : Pj Gubernur Harisson Ajak Masyarakat Nonton Film Lafran Seorang Tokoh Pendiri HMI

“PIN Tahap 1 dimulai tanggal 27 Mei 2024 di 6 Provinsi yaitu Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan PIN ke 2 dimulai tanggal 15 Juli 2024 yakni di 27 Provinsi,” terangnya.

Mendagri juga menginstruksikan agar daerah yang melaporkan kasus polio menetapkan status KLB Polio sebagai keadaan kahar (force majeure) dan mengoptimalkan penggunaan Biaya Tidak Terduga (BTT) serta dana otonomi khusus sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pelaksanaan PIN Polio diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kalbar
Pj Gubernur Kalbar Harisson saat Rapat Pembahasan Penanggulangan KLB Polio secara virtual. FOTO : Pemprov Kalbar

“Diharapkan juga untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai dan berkelanjutan baik pembiayaan, tenaga kesehatan, vaksin dan logistik lainnya yang dibutuhkan secara efektif dan efesien serta mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan secara komprehensif dan berkesinambungan dengan melibatkan pihak-pihak berkepentingan,” harapnya.

  • Bagikan