Pj Gubernur Harisson Launching Bimtek E Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik se Kalbar

  • Bagikan

HARIAN BERKAT  – Komisi Informasi Provinsi Kalbar menyelenggarakan kegiatan Launching dan Bimbingan Teknis E-Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik se Kalbar Tahun 2024 di Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar Rabu 31 Juli 2024.

Launching E-Monev itu sendiri secara resmi dilakukan Pj Gubernur Kalbar,  dr.H.Harisson, M.Kes., yang ditandai dengan membuka kunci digital secara simbolis pada layar videotron.

Kegiatan dimulai dengan pembacaan laporan E-Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik se- Kalbar Tahun 2024 oleh Ketua KI Kalbar Lufti Faurusal Hasan, sambutan dan arahan oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (RI) Samrotunnajah Ismail serta dilanjutkan dengan sambutan dan arahan Pj Gubernur Kalbar, dr.H.Harisson, M.Kes.

Baca Juga : Audiensi dengan Pemprov Kalbar, KIP Perkuat Kolaborasi Keterbukaan Informasi Publik

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Harisson menyampaikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik merupakan kegiatan yang menjadi agenda tetap Komisi Informasi Provinsi Kalbar yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi akan dapat diketahui dan dilakukan penilaian terhadap implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Badan Publik, dan juga menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas layanan Keterbukaan Informasi Publik.

Kemudian, dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi, khususnya di Provinsi Kalbar.

Pemerintah Provinsi Kalbar telah menetapkan visi dan misi yang diantaranya ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip _Good Governance_.

“Prinsip ini tidak akan lepas dari transparansi melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi. Dengan keterbukaan, penyelenggaraan pemerintahan akan dapat membangun legitimasi, membangun kepercayaan publik pada pemerintah Provinsi Kalbar khususnya,” kata Pj Gubernur Kalbar Harisson.

  • Bagikan