HARIAN BERKAT –Politik identitas merupakan pemanfaatan identitas untuk mendapatkan kekuasaan yang cenderung dengan cara penghinaan, pendiskreditan, memecah belah, sehingga menyebabkan hilangnya toleransi. Adapun identitas merupakan sesuatu yang pasti atau sudah melekat dalam diri manusia, yaitu suku, agama, ras dan jenis kelamin.
Demikian diungkapkan Syafaruddin DaEng Usman selaku Peminat Kajian Politik Lokal Kalimantan Barat.
Baca Juga: Jelang Tahun Pemilu, Politik Identitas Potensi Pecah Belah NKRI
Menurut Bang Din panggilan akrab Syafaruddin DaEng Usman, belakangan ini politik identitas adalah pemanfaatan identitas yang dimiliki oleh orang atau suatu kelompok terhadap lawan dalam upaya memenangkan persaingan kekuasaan politik.
“Identitas yang melekat dalam diri seseorang dapat menjadi pertimbangan masyarakat sebagai partisipasi politik dalam memberikan suara,” ungkapnya.
Bang Din melanjutkan beberapa penyebab tergerusnya sikap toleran pada Pemilu, antara lain maraknya penyebaran hoax di media sosial dan internet. Namun demikian, hal itu terjadi juga karena masih kurangnya pengetahuan atau pendidikan politik di tengah masyarakat.
“Tergerusnya sikap toleran pada pemilu, dan ini juga terjadi pada pemilukada serentak, karena penggunaan politik identitas oleh kandidat, menyangkut suku dan agama,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan, hal itu diperparah oleh para oknum elit politik yang memancing permusuhan di media sosial, disamping para buzzer yang terus menebar kebencian.
“Sejumlah faktor lain sebagai ikutan untuk hal tersebut, di mana masyarakat umum dinilai masih belum mapan dalam berpolitik, para tokoh politik masih kerap berdebat dengan tidak sehat. Dan penggunaan politik identitas disertai masih ada imbas gesekan dari pemilu,” tambahnya.
Baca Juga: Penyelenggara Pemilukada Harus Junjung Tinggi Kepercayaan Publik
Syafaruddin DaEng Usman mengatakan politik identitas dari individu atau kelompok tertentu hingga saat ini masih konsisten dipergunakan, baik dalam pemilu yang lalu maupun pada pemilukada mendatang, hal itu sebagai salah satu cara untuk memenangkan kandidat dalam pertarungan politik.
“Isu-isu identitas sebenarnya jauh sebelum masa kampanye sudah dipergunakan, namun gerakannya belum begitu masif karena baru sebatas frane terbatas bagi kandidat yang akan diusung untuk dimenangkan,” lanjutnya.
