HARIAN BERKAT – Bertempat di Ruang Analisa Data Kantor Gubernur Kalbar, Penjabat (PJ) Gubernur Kalbar, dr. Harisson, M.Kes, melaksanakan zoom meeting terkait Daerah Perbatasan bersama Jajaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kamis 15 Agustus 2024.
Dalam diskusi tersebut, dijelaskan beberapa masalah yang harus diselesaikan di wilayah perbatasan dengan negara tetangga, antara lain kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan yang mana harus menjadi perhatian serta yaitu pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
“Potensi yang dikembangkan antar daerah itu berbeda-beda seperti Kabupaten Sambas, Kapuas Hulu, Sintang itu tidak sama potensinya. Jadi perlu adanya desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing,” jelas Harisson.
Baca Juga : Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, OJK Kalbar Gelar Edukasi Keuangan Bagi Pramuka
Perbatasan wilayah di Indonesia mempunyai potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal yakni seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan lain-lain.
Maka dari itu menurutnya diperlukan adanya kebijakan pembangunan holistik yang memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat di daerah perbatasan.
“Jadi Presiden sudah memerintahkan pada saat pembuatan PLBN tersedianya pasar maupun UMKM, bertujuan masyarakat kita tidak berbelanja di negara tetangga. Untuk mengatasi kesenjangan pembangunan di wilayah perbatasan, solusinya menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah yang bersifat asimetris,” timpalnya.
Baca Juga : Pj Gubernur Kalbar Harisson Terima Kunker Rombongan Staf Ahli Menko Polhukam RI
Dengan adanya Desentralisasi diharapkan Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan public yang lebih baik serta menciptakan proses pengambilan Keputusan yang lebih demokratis.
“Desentralisasi dapat terwujud dengan cara pelimpahan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk melakukan pembelanjaan, menggali potensi penerimaan daerah secara mandiri,” tutupnya.
Diasumsikan, apabila Masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan merasa dirinya Sejahtera di wilayah Republik Indonesia karena Pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia, mereka akan turut serta menjaga wilayah Republik Indonesia, memiliki loyalitas terhadap Republik Indonesia.
Diketahui bahwa keadaan ekonomi Masyarakat yang bermukim di daerah perbatasan umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan ekonomi warga negara tetangga.
Keadaan tersebut menimbulkan adanya kesenjangan yang mengakibatkan munculnya berbagai kegiatan ilegal di daerah perbatasan. Fenomena yang marak adalah pembalakan liar, perdagangan liar, arus migrasi liar, serta berpindahnya patok batas antar negara.***
