HARIAN BERKAT – Pilkada bukan hanya panggung bagi para kandidat yang berlomba-lomba merebut hati pemilih, tetapi juga medan ujian bagi para jurnalis. Di tengah hiruk-pikuk kampanye, jurnalis berdiri di garis depan, berperan sebagai pengawal demokrasi dan penyedia informasi yang kredibel.
Namun, dalam perannya ini, jurnalis sering kali menghadapi dilema yang memaksa mereka untuk memilih antara integritas dan tekanan eksternal.
Netralitas yang Diuji oleh Kepentingan
Di masa Pilkada, netralitas jurnalis kerap kali menjadi sasaran godaan dari berbagai pihak. Tekanan untuk memihak, baik dari para kandidat maupun pendukung mereka sering datang dalam bentuk tawaran atau ancaman. Namun, jurnalis yang tangguh akan menolak semua itu dan tetap berpegang pada prinsip netralitas. Mereka menyadari bahwa sekecil apapun bias dalam pemberitaan, dapat mengarahkan opini publik ke arah yang salah dan mencederai proses demokrasi.
Baca Juga : Belajar Bersama Perempuan Muda di Kalangan Masyarakat Adat di Tiga Desa, Gagas Restorasi Hutan dan Lahan
Menembus Kabut Disinformasi dengan Fakta
Pilkada sering kali menjadi ladang subur bagi berkembangnya disinformasi dan hoaks. Dalam suasana yang panas, berita palsu dapat tersebar luas dan menyesatkan publik. Jurnalis dihadapkan pada tantangan besar untuk memilah mana yang fakta dan mana yang fiksi. Kemampuan untuk melakukan investigasi yang mendalam dan verifikasi yang ketat menjadi senjata utama dalam menembus kabut disinformasi. Dengan sikap kritis dan berbasis data, jurnalis dapat menjaga publik tetap terinformasi dengan benar.
Etika sebagai Kompas Moral di Tengah Badai Politik
Ketika berbagai kepentingan saling beradu, menjaga etika jurnalistik bisa menjadi hal yang sulit. Tetapi justru di saat-saat seperti ini, etika harus menjadi kompas moral jurnalis. Mereka harus bijak dalam memilih kata, menghindari framing yang menyesatkan, dan menolak godaan sensasionalisme. Tugas mereka bukan untuk membakar emosi publik, melainkan untuk menyediakan informasi yang akurat dan berimbang, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang bijaksana.
Baca Juga : Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian Ingatkan Netralitas ASN Jelang Pilkada
Lebih dari Sekadar Berita: Pendidikan Politik bagi Publik
Jurnalis memiliki peran yang jauh lebih besar daripada sekadar menyampaikan berita; mereka juga berfungsi sebagai pendidik politik bagi masyarakat. Dalam setiap artikel, wawancara, atau liputan, jurnalis memiliki kesempatan untuk mencerahkan publik tentang visi dan misi kandidat, rekam jejak, serta program kerja mereka. Informasi ini menjadi bekal penting bagi pemilih untuk menentukan pilihan yang didasarkan pada pengetahuan yang memadai, bukan sekadar pada popularitas atau pencitraan.
Melawan Arus Hoaks dan Kampanye Hitam
Di tengah derasnya arus hoaks dan kampanye hitam, jurnalis harus menjadi penjaga gawang terakhir yang melindungi publik dari informasi menyesatkan. Tugas ini menuntut ketelitian ekstra dalam memverifikasi setiap informasi sebelum dipublikasikan. Di sinilah jurnalis harus tegas, menolak untuk menjadi alat bagi pihak-pihak yang ingin menciptakan kekacauan dengan menyebar fitnah atau berita bohong.
Baca Juga : Pj Gubernur Harisson Sampaikan Apresiasi UGM Laksanakan KKN di Kalbar
Pada akhirnya, jurnalis memiliki peran vital dalam memastikan Pilkada berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Sikap netral, kritis, dan etis adalah kunci untuk menjaga integritas jurnalistik di tengah gempuran kepentingan politik. Sebagai pengawal demokrasi, jurnalis harus tetap berani berdiri di garis depan, menghadapi semua tantangan dengan integritas tinggi, dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihormati dalam proses demokrasi ini.***
Penulis Oleh : Muhammad Faisal, Sekretaris IJTI Kalbar