HARIAN BERKAT – Tepat pukul 09.00 WIB, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, yang juga merupakan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, bersama Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, dr. H. Harisson,M.Kes, tiba di Kantor Gubernur Kalbar untuk membuka agenda Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Jangka Menengah Tahun 2025-2029 di Provinsi Kalbar.
Pelaksanaan Gerbangdutas ke-12 Tahun 2024 ini bertajuk “Pencanangan Gerbangdutas Jangka Menengah Tahun 2025-2029” dengan fokus pada penguatan konsepsi dan rumusan program pengelolaan dan pembangunan perbatasan negara tahun 2025-2029.
Saat ini, BNPP beranggotakan 27 kementerian/lembaga, 15 gubernur, dan 54 bupati serta wali kota yang wilayahnya mencakup kawasan perbatasan negara.
Pembukaan Pencanangan Gerbangdutas 2024, diawali dengan tarian kolosal oleh 200 penari yang mengenakan baju khas daerah.
Dalam rangkaian kegiatan, Mendagri Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun wilayah perbatasan yang berdaulat dan sejahtera.
Mendagri juga menekankan pentingnya pengelolaan perbatasan sebagai bagian integral dari wilayah negara. Visi BNPP, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong di Perbatasan Negara”, sejalan dengan visi Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran.
Baca Juga : Windy Hadiri Rakornas Ponyandu, Ini Pesan Ketum Pembina Posyandu Pusat
“Gerbangdutas menjadi wadah untuk membangun sinergi kebijakan, program, dan anggaran dalam pengelolaan perbatasan negara. Melalui pencanangan ini, diharapkan terjadi peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kedaulatan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah,” kata Tito.
Pencanangan Gerbangdutas di Kalbar bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan perbatasan dan memperkuat pembangunan kawasan melalui harmonisasi dan sinergitas program pusat dan daerah, yang mana Provinsi Kalbar saat ini memiliki 14 kecamatan lokasi prioritas, 2 PKSN, dan 4 PLBN.
“Pemerintah telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk pengelolaan perbatasan negara, dengan realisasi yang terus meningkat. Pada tahun 2024, alokasi anggaran untuk Kalbar mencapai Rp 831,1 miliar,” ujar Tito.
Mendagri kembali menekankan bahwa pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam penguatan pembangunan perbatasan.
Dirinya meminta seluruh Gubernur yang berbatasan dengan negara tetangga, untuk memberikan perhatian khusus dan mengalokasikan anggaran daerah untuk percepatan pembangunan kawasan perbatasan.
Pada kesempatan yang sama, Pj Gubernur Kalbar Harisson sependapat dengan semangat pembangunan yang digaungkan oleh Presiden Joko widodo melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Harisson mengusulkan beberapa penyesuaian terkait Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Kalimantan Barat, serta melanjutkan program yang belum terlaksana dari periode sebelumnya.
Orang nomor satu di Kalbar ini juga berupaya mendorong pengembangan pariwisata dan percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk PLBN, bandara, dan jalan.
Tak hanya itu, Ia juga menyinggung terkait agenda pembentukan daerah otonomi baru yakni Provinsi Kapuas Raya, Kabupaten Sekayam Raya, dan Kabupaten Banua Landjak sebagai prioritas pada periode 2025-2029.
“Saya berharap adanya evaluasi perizinan sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan yang tidak aktif, serta solusi terkait hambatan ekspor. Keberadaan terminal barang internasional dan dukungan terhadap UMKM juga menjadi fokus,” tutur Harisson.
Pj. Gubernur mengusulkan penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Paloh sebagai Kawasan Strategis Nasional tertentu, serta perubahan fungsi Cagar Alam Gunung Nyiut menjadi Taman Nasional.
“Kalbar sebagai provinsi yang berdekatan dengan IKN mengharapkan dampak positif yang merata. Saya mengusulkan beberapa proyek strategis untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di seluruh kawasan,” ungkapnya.
Dirinya berharap Gerbangdutas menjadi momentum untuk mendorong percepatan pembangunan perbatasan secara komprehensif dan terpadu dan mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam membangun wilayah perbatasan negara.
Baca Juga : Pj Gubernur Kalbar Harisson Sambut Kedatangan Mendagri Tito Karnavian
“Melalui Gerbangdutas 2025-2029, diharapkan terwujud perbatasan negara yang menjadi beranda terdepan penjaga kedaulatan negara dan mensejahterakan masyarakat di wilayah perbatasan secara berkesinambungan,” tutup Harisson.
Usai membuka agenda tersebut, Mendagri bersama Pj Gubernur beserta Forkopimda Kalbar meninjau 20 booth pameran dalam Pencanangan Gerbangdutas Tahun 2024 yang berada di halaman Kantor Gubernur Kalbar.
Dalam sinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjaga kedaulatan wilayah Indonesia, sejumlah kecanggihan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) turut dipamerkan di Kantor Gubernur Kalbar.
Alutsista tersebut antara lain kendaraan alat tempur seperti Tank AMX, Panser Tempur Anoa, Panser Tempur Komodo, dan alutsista lainnya.
Selain itu, sebagai representasi upaya menyejahterakan masyarakat kawasan perbatasan, juga dihadirkan sejumlah produk unggulan dari beberapa wilayah di kawasan perbatasan.
Diharapkan melalui pameran UMKM ini akan memantik pertumbuhan UMKM lainnya di perbatasan negara bersama sejumlah mitra BNPP seperti Baznas, BNN, BRI, dan Bank Mandiri juga turut andil dalam pameran ini.
Pameran Pencanangan Gerbangdutas Tahun 2024 juga diwarnai dengan sejumlah foto yang merefleksikan perjalanan pembangunan 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu yang dahulu hanya sekadar Pos Lintas Batas (PLB) biasa.
Baca Juga : Pj Gubernur Harisson Lepas Kontingen Kalbar pada PON XXI Aceh Sumut
Kini, bangunan megah dengan arsitektur modern 15 PLBN Terpadu sebagian besar telah menjalankan fungsi kepabeanan, imigrasi, dan karantina, sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat perbatasan negara di halaman depan beranda NKRI.***
