HARIAN BERKAT –Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Kalimantan Barat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Syafaruddin DaEng Usman, menyebut jumlah aduan pelanggaran etik pemilukada atau pilkada kali ini lebih banyak dari masa Pemilu 2024 pada Februari lalu.
“Selama 10 bulan terakhir jumlah pengaduan ke DKPP RI itu mencapai 568. Itu pengaduan sangat besar untuk lembaga peradilan etik,” kata pria yang akrab disapa Bang Din ini di Pontianak, Minggu 27 Oktober 2024.
Baca Juga: Sanksi Etik dari DKPP RI Bukan Masalah Sederhana
Bang Din menerangkan penyebab banyak aduan pelanggaran etik ke DKPP RI tersebut disebabkan antara lain adanya hubungan kedekatan antara penyelenggara, KPU dan Bawaslu dengan peserta Pilkada.
“Pasangan calon gubernur, bupati dan walikota pasti kenal dengan ketua KPU dan Bawaslu di masing-masing daerah pilkadanya. Mereka juga punya tim sukses dari saudaranya, kadang-kadang bersaudara dengan penyelenggara Pemilukada, inilah yang kerap mengganggu integritas penyelenggara Pemilukada itu sendiri,” ungkapnya.
Menurut Bang Din yang juga Sejarawan Kalbar ini, integritas penyelenggara Pemilukada bukan dari penyelenggaranya tapi faktor lingkungan di sekitarnya dan faktor eskalasi politik, sehingga hal ini yang membuat integritas KPU dan Bawaslu kerap goyah yang berakibat banyaknya aduan ke DKPP RI.
“Inilah yang harus disadari bersama dan yakini, bahwa Pilkada November 2024 nanti dalam penegakan etik, dalam hal pelaksanaannya akan jauh lebih baik dibanding sebelumnya,” tegas Bang Din.
Pengajar mata kuliah Sejarah Sosial dan Politik Indonesia (SSPI) di Fisipol Untan ini menyebutkan, mengutip laporan DKPP RI jumlah aduan yang diterima DKPP RI selama 2024 sudah mencapai 568 per 25 Oktober 2024.
