HARIAN BERKAT – Pemerintah kembali mendapat sorotan terkait keadilan sosial yang belum sepenuhnya terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Banten menegaskan perlunya langkah konkret dalam mendistribusikan tanah dan kekayaan alam secara adil, bukan hanya untuk segelintir elite.
Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan, menekankan bahwa upaya memperkuat solidaritas masyarakat sangat diperlukan untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila secara nyata.
Baca Juga: PIK 2 Dianggap Menzalimi Rakyat, MUI Galang Solidaritas dengan Berbagai Lembaga
“Pada dasarnya kita sepakat untuk memperkuat barisan. Karena barisan ini penting, kesamaan, kepedulian, dan kekompakan. Pancasila menegaskan bahwa kita harus tegas dan jelas sebagai bagian dari komponen bangsa,” ujar Buya Amirsyah, Selasa 11 Februari 2025.
Salah satu sorotan utama dalam Pertemuan MUI dengan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK), ulama, dan aktivis Banten adalah ketimpangan dalam distribusi sumber daya.
Menurut Buya Amirsyah, kebijakan terkait Proyek Infrastruktur Kritis (PIK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) harus dievaluasi agar tidak merugikan masyarakat kecil.
Buya Amirsyah mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengoreksi kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, namun menegaskan bahwa implementasinya harus lebih cepat dan efektif.
