HARIAN BERKAT – Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya ditentukan oleh niat baik dan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan dalam mengelola risiko. Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan penting dalam mitigasi risiko program Makan Bergizi Grati (MBG).
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar, Rudy M. Harahap dalam Rapat Pimpinan Komando Daerah MiliterXII/Tanjungpura Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan di Aula Soedirman Makodam XII/Tanjungpura pada Selasa, 25 Februari 2025 lalu. Rapat ini dipimpin oleh Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Jamallulael.
Dalam mitigasi risiko program MBG, Rudy menyampaikan, BPKP Kalbar telah melakukan diskusi terpumpun dengan 7 pemerintah daerah, wawancara dengan 25 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan pemantauan pada 39 SPPG, termasuk mengobservasi langsung ke lokasi dapur MBG.
Baca Juga : Setelah Pelantikan dan Retret, BPKP Bantu Kepala Daerah Jalankan Asta Cita Prabowo
“Program MBG dilatarbelakangi masalah gizi dan tingginya angka stunting di Indonesia, yang menjadi tantangan mewujudkan SDM unggul 2045. Meski angka stunting menurun dalam 5 tahun terakhir, penurunannya melambat di tahun 2023,” katanya.
Itu sebabnya, Presiden Prabowo meluncurkan program MBG untuk anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui, guna mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kualitas SDM.
Lebih lanjut, Rudy menyampaikan, secara umum BPKP telah mengidentifikasi tujuh area risiko program MBG, seperti kebijakan yang mengatur peran stak eholder, pembayaran, keterlibatan BUMDes dan UMKM lokal, kapasitas SDM, perubahan kebijakan kepala daerah, opini publik, dan pemerataan pelaksanaan.
“Risiko-risiko tersebut tersebar dalam tiga proses bisnis MBG,” ungkapnya.
