HARIAN BERKAT – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan, optimis Indonesia tidak perlu mengimpor beras pada tahun 2026,
“Hal ini berkat peningkatan produksi beras dalam negeri,” katanya, Selasa 11 Maret 2025.
Baca Juga: Presiden Prabowo Umumkan Pemberian THR dan Gaji ke-13 bagi Aparatur Negara
Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi gabah dan beras Indonesia diperkirakan mencapai 13,9 juta ton pada periode Januari hingga April 2025, sementara kebutuhan konsumsi beras nasional per bulan sekitar 2,6 juta ton. Dengan estimasi tersebut, Indonesia diprediksi akan memiliki surplus beras sekitar 3 juta ton setara beras.
“Ini kabar gembira. Jika Bulog dapat menyerap setidaknya 2 juta ton dari total produksi yang mencapai 3,5 juta ton, maka stok beras kita tahun ini akan aman. Artinya, kita tidak perlu lagi impor beras hingga tahun depan,” ujar Zulhas.
Zulhas menekankan, salah satu faktor utama tercapainya surplus beras adalah keberhasilan distribusi pupuk bersubsidi yang tepat waktu. Penyediaan pupuk sebelum masa tanam dinilai sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi. Pokja ini bertugas untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi distribusi pupuk bersubsidi agar tidak terjadi penyimpangan.
“Tahun ini, alokasi pupuk bersubsidi mencapai 9,5 juta ton, dan kami pastikan distribusinya tepat sasaran,” tegas Zulhas.
Pokja ini juga melibatkan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan kebijakan pupuk bersubsidi berjalan efektif. Selain itu, Pokja wajib melaporkan hasil evaluasi dan pelaksanaan tugasnya kepada Menko Pangan setidaknya dua kali setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
Baca Juga: Korlantas dan Jasa Marga Gandeng Google untuk Kenyamanan Pemudik
Menko Zulhas memastikan bahwa pemerintah akan terus mengawal kebijakan pangan guna mencapai swasembada beras yang berkelanjutan. Pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan ketersediaan stok beras di pasar menjadi prioritas utama, dengan harapan Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tanpa ketergantungan pada impor.
