Syukur Alhamdulillah Prabowo tidak terima dan dalam Pengadilan Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Februari 2025, akhirnya Harvey Moeis divonis 20 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar 420 Milyar.
Belum sebanding memang dengan korupsi yang dilakukan, tapi minimal ada upaya yang dilakukan untuk tidak melukai nurani rakyat lndonesia.
Awal Februari, blunder yang dilakukan Menteri Ekonomi Sumber Daya Mineral (Bahlil Lahadalia) yang membuat penegasan bahwa pengecer (di DKl Jakarta) dan Sub Pangkalan yang ada di lndonesia tidak dibenarkan menjual gas elpiji 3 kg.
Sontak kebijakan ini akhirnya menimbulkan kegaduhan dimana masyarakat sulit mendapatkan gas elpiji 3 kg (terutama di DKl Jakarta).
Belum lagi kebijakan beliau ingin melarang ojek online menggunakan pertalite, ini juga menimbulkan keresahan di kalangan para (bukan para-para ya🙂) pengemudi ojek online.
Meski kedua kebijakan ini sudah dianulir Prabowo (sebagian orang beranggapan ini bagian dari pencitraan, bahasa penulis Managemen Hero), namun terlihat bahwa pimpinan di atas tidak peka dengan kondisi di masyarakat bawah.
Pada Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola minyak mentah dan produk kilang pada Sub Holding PT. Pertamina (PT. Pertamina Patra Niaga) serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 yang dilakukan beberapa pejabat teras
PT. Pertamina Patra Niaga (Direktur Utama Riva Siahaan dkk) yang melakukan pembelian terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan spesifikasi RON 92, namun yang datang produk dengan spesifikasi lebih rendah (Ron 88 dan 90) yaitu dengan cara memblending menjadi Pertamax (Ron 92).
Meski Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah menegaskan bahwa Direksi PT. Pertamina Persero tidak mengetahui. Meski masih banyak yang meragukan.
Direktur Utama PT. Pertamina Persero Simon Aloysius Mantiri juga sudah menegaskan bahwa Pertamina tengah melakukan lntrospeksi (perbaikan diri) usai adanya kasus korupsi import minyak mentah untuk Bahan Bakar. Minyak (BBM) jenis Pertamax.
Mengapa ini bisa terjadi???
Murni fungsi kontrol di Pertamina dan juga Lembaga-lembaga Tinggi Negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang lemah.
lni yang lagi-lagi menimbulkan pertanyaan.
Terakhir yang cukup menyesakkan kita semua adalah kasus PHK massal 10.665 orang karyawan PT. Sritex (PT.Sri Rejeki laman Textile Tbk) di Solo.
Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1966 ini dianggap tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang sejumlah debitur yang sudah disepakati, dimana perusahaan dinyatakan pailit .
Ini agak ironis dengan komitmen Presiden Prabowo yang saat janji kampanyenya akan membuka 19 juta lapangan kerja baru.
Dengan adanya PHK massal tersebut sudah pasti mempengaruhi point 2 pidato kenegaraan Prabowo (menambah kemiskinan) di masyarakat.
Diusia pemerintahan Presiden Prabowo yang masih seumur jagung, kita bisa melihat bahwa gebrakan awal cukup meyakinkan melalui penegasan beliau lewat Pidato Kenegaraannya, namun memasuki bulan ke 3-5 mulai terlihat lndonesia dibawah Prabowo Subianto yang digadang-gadang menjadi Macan Asia masih jadi Macan Ompong dengan begitu banyak masalah yang terjadi di berbagai sektor.
Kita semua berharap Pak Prabowo bisa komitmen dengan apa yang sudah beliau sampaikan di pidato pertama kenegaraan beliau sesaat setelah dilantik, masih banyak waktu.
Baca Juga: Begini 5 Cara Minum Saat Berpuasa Agar Terhindar dari Dehidrasi dan Lelah
Semoga beliau tidak hanya Omon-omon, Banyak Carito, Omdo dan NATO (No Action Talk Only).
Dan semoga juga tidak Hangat-hangat Tahi Ayam
Penulis: Said Fauzi Assegaff, SPi (Pengamat Sosial, Politik dan Olahraga)
