HARIAN BERKAT – Zionis Israel dan Amerika Serikat dikabarkan menjalin komunikasi dengan sejumlah negara Afrika terkait kemungkinan menampung penduduk Gaza di wilayah mereka.
Menurut laporan pada Kamis 14 Maret 2025, komunikasi antara AS-Israel dengan Sudan, Somalia dan Somaliland bertujuan untuk membahas penggunaan wilayah mereka sebagai tujuan memukimkan kembali warga Palestina.
Baca Juga: Sejak Dibuka 1 Februari 2025, RS Indonesia di Gaza Layani Ratusan Pasien Setiap Harinya
Para pejabat AS mengaku kalau pendekatan kepada tiga negara Afrika itu dimulai beberapa hari setelah Presiden Donald Trump menyampaikan rencananya mengusir warga Palestina dari Gaza.
Para pejabat Sudan mengatakan bahwa mereka telah menolak proposal AS untuk rencana tersebut. Para pejabat dari Somalia dan Somaliland mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya komunikasi tersebut. Sudan adalah bagian dari Kesepakatan Abraham 2020, yang menyaksikan beberapa negara Arab, termasuk UEA, menormalkan hubungan dengan Israel.
Bulan lalu, Trump mengumumkan rencana kontroversialnya untuk mengubah Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah”. Presiden mengatakan rencananya akan melibatkan AS untuk mengambil alih kepemilikan Gaza dan mengusir seluruh penduduknya.
Meski mengklaim bahwa pemindahan warga Palestina itu demi keamanan mereka, namun ia juga menegaskan bahwa warga Palestina tidak akan memiliki hak untuk kembali.
Pada akhir Februari, Trump mengubah sikapnya, mengatakan bahwa ia tidak akan memaksakan rencana tersebut, tetapi akan merekomendasikannya.
“Kami tidak akan mengusir siapa pun dari Jalur Gaza,” katanya kepada para wartawan.
Meskipun begitu, seorang pejabat AS mengatakan pada awal Februari bahwa Trump “tetap pada visinya,” menolak usulan yang diajukan oleh Mesir untuk rencana rekonstruksi dan solusi pasca-perang untuk Gaza yang tidak melibatkan pengusiran penduduknya. Negara-negara Arab telah menolak rencana Trump dan secara resmi mendukung usulan Mesir.
Sementara Israel sendiri mendukung rencana sekutunya, AS. Menteri Keuangan ‘Israel’ Bezalel Smotrich mengatakan pada 9 Maret bahwa pemerintah akan membentuk administrasi migrasi untuk memfasilitasi pengusiran warga Palestina dari rumah dan tanah mereka di Jalur Gaza.
