HARIAN BERKAT –Bupati Mempawah Kalimantan Barat Erlinaenghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kepala Daerah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Bebas dari Korupsi pascapelantikan kepala daerah. Acara ini digelar di Jogja Expo Center, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu 19 Maret 2025.
Rakor yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihadiri oleh kepala daerah dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Selain itu, turut hadir Ketua DPRD serta Sekretaris Daerah dari masing-masing daerah.
Baca Juga: Bimtek Pengendalian Gratifikasi, Sekda Mempawah Sambut Baik Kehadiran Narasumber KPK
Bupati Erlina menyambut baik inisiatif KPK dalam mengadakan rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kepala daerah untuk memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
“Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam memperkuat pemahaman serta sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Mempawah,” ujar Erlina.
Lebih lanjut, Erlina menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga antikorupsi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pencapaian Monitoring Center for Prevention (MCP) di masing-masing wilayah yang merupakan instrumen yang digunakan KPK untuk mengukur upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
“Kami mendukung penuh upaya KPK dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bebas dari korupsi. Dengan penguatan sistem pengawasan dan peningkatan indeks MCP, diharapkan tata kelola pemerintahan daerah semakin transparan dan kredibel,” tambahnya.
Baca Juga: KPK Temukan Dua Indikasi Korupsi Perizinan yang Masih Terjadi di Daerah
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa tema rapat yang berfokus pada “Penguatan Kepala Daerah” lebih tepat diganti menjadi “Komitmen Kepala Daerah”.
