HARIAN BERKAT – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menegaskan pentingnya dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) dan Pemerintah Pusat dalam pembangunan infrastruktur strategis untuk meningkatkan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Pontianak.
Hal itu disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak 2025-2029, di Aula SSA Kantor Wali Kota, Senin 14 April 2025.
“Kota Pontianak menghadapi tantangan besar dalam penyediaan infrastruktur yang memadai. Kami sangat mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, terutama melalui alokasi APBN,” ujar Edi.
Baca Juga : Bahasan : UMKM Berikan Kontribusi Nyata bagi PAD Kota Pontianak
Ia menyoroti beberapa program prioritas, seperti pengelolaan sanitasi dan persampahan melalui pengembangan Sistem Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (SPALDT) serta transformasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).
Persoalan ketersediaan air baku juga menjadi perhatian. Selama ini, Pontianak mengandalkan Sungai Kapuas yang rawan intrusi air laut saat kemarau. Untuk itu, Edi berharap Pemprov Kalbar dapat memfasilitasi penyediaan air baku bagi PDAM di wilayah Kalbar, termasuk Kota Pontianak. Wali Kota juga meminta dukungan lanjutan untuk pengembangan Waterfront City di tepian Sungai Kapuas.
“Proyek ini bukan hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga meningkatkan daya tarik wisata dan investasi,” jelasnya.
Pengendalian banjir juga menjadi perhatian. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah mengusulkan pembangunan turap saluran primer 2025-2030 dan pengembangan sistem drainase melalui dukungan APBD Provinsi serta APBN. Termasuk drainase paralel di Jalan Ampera, Jalan Parit Cahaya Baru, dan Jalan Purnama, yang dinilai vital untuk mobilitas warga.
