HARIAN BERKAT – Komandan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) Mohamed Hamdan Dagalo alias Hemedti resmi mendeklarasikan pemerintahan tandingan di wilayah-wilayah Sudan yang berada di bawah kendali mereka. Pengumuman bertepatan dengan peringatan dua tahun pecahnya perang saudara di Sudan.
“Dalam ulang tahun ini, kami dengan bangga mendeklarasikan pembentukan Pemerintahan Perdamaian dan Persatuan, sebuah koalisi luas yang mencerminkan wajah Sudan sesungguhnya,” kata Dagalo.
Baca Juga: 800 Ribu Orang Melarikan, Liga Arab Desak Pertempuran di Sudan Diakhiri
RSF menyebut telah menandatangani sebuah konstitusi transisi bersama kelompok-kelompok sipil pendukungnya. Konstitusi ini menjadi dasar pembentukan dewan kepresidenan beranggotakan 15 orang yang diklaim mewakili seluruh wilayah Sudan, sebagai simbol persatuan nasional.
Langkah pembentukan pemerintahan tandingan ini telah disiapkan sejak Februari lalu, usai RSF dan sekutunya menandatangani piagam politik di Kenya. Deklarasi tersebut menjadi tantangan serius terhadap otoritas Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, pemimpin militer yang saat ini memimpin pemerintahan resmi Sudan.
Konflik antara RSF dan militer Sudan pecah sejak 15 April 2023, memicu kekacauan yang menyapu hampir seluruh wilayah negara tersebut. Kedua kubu sebelumnya merupakan sekutu dalam transisi pasca-rezim Omar al-Bashir, namun persaingan kekuasaan berubah menjadi perang terbuka.
