HARIAN BERKAT – Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyatakan bahwa pemerintahannya telah melayangkan protes resmi kepada Google terkait perubahan penamaan wilayah perairan Gulf of Mexico (Teluk Meksiko) menjadi Gulf of America di layanan peta digital perusahaan tersebut.
Dalam pernyataannya pada Sabtu 10 Mei 2025, Sheinbaum menegaskan bahwa Meksiko tidak dapat menerima penyebutan tersebut, yang dinilai mengabaikan fakta sejarah dan geografi.
Baca Juga: Google Siap Lindungi Anak Indonesia dari Konten Berbahaya
“Kami meminta Google untuk mencantumkan nama Teluk Meksiko di wilayah yang berbatasan langsung dengan Meksiko dan Kuba, sebagaimana telah dikenal secara internasional sejak abad ke-16,” ujarnya, mengacu pada penggunaan nama tersebut yang telah lama diakui secara global.
Perubahan nama ini disebut-sebut mengikuti keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang sebelumnya telah menandatangani dekrit internal agar wilayah perairan tersebut disebut sebagai Gulf of America dalam dokumen dan peta resmi AS. Trump menyatakan perubahan nama tersebut sebagai bentuk “penghormatan terhadap kebesaran Amerika.”
Google, dalam tanggapannya, menyebut bahwa perubahan tersebut mengikuti sistem penamaan geografis dari pemerintah AS melalui Geographic Names Information System (GNIS). Namun, langkah itu menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk Kementerian Luar Negeri Meksiko, yang telah mengirim surat protes kepada perusahaan tersebut.
“Perubahan sepihak ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga dapat merusak integritas peta internasional,” ujar seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Meksiko.
Sementara itu, badan-badan internasional seperti PBB dan organisasi peta global lainnya belum mengakui perubahan nama tersebut. Teluk Meksiko tetap secara resmi dikenal sebagai Gulf of Mexico di kebanyakan peta dan dokumen internasional.
Baca Juga: Google Gunakan Tenaga Nuklir untuk Pasokan Listrik Pusat Data AI
Pengamat hubungan internasional menyebut bahwa ketegangan ini mencerminkan semakin kompleksnya peran perusahaan teknologi dalam geopolitik modern, terutama ketika perusahaan global harus menavigasi tekanan dari berbagai pemerintah nasional.
