HARIAN BERKAT — Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, menerima berbagai perwakilan dari aliansi buruh, petani, nelayan, dan masyarakat adat dalam sebuah pertemuan terbuka di kantor Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Rabu 24 September 2025.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk secara langsung menyampaikan berbagai permasalahan krusial yang mereka hadapi.
Dalam pertemuan ini, Gubernur Norsan menerima beberapa tuntutan dari berbagai instansi dan perwakilan masyarakat.
Dari sektor buruh, Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) dan serikat pekerja lainnya menuntut upah yang layak dan status kerja tetap bagi buruh di sektor perkebunan sawit.
Mereka menyoroti pembayaran tali asih yang tidak adil dan ketiadaan perjanjian kerja yang jelas, yang berujung pada kriminalisasi pekerja.
Baca Juga : BPJS Ketenagakerjaan Persembahkan Penganugerahan PARITRANA AWARD Tahun 2025
Sementara itu, perwakilan dari Serikat Tani Serua Kubu Raya menyampaikan masalah perebutan lahan oleh PT Sintang Raya serta meminta realisasi bagi hasil plasma 20% yang belum dipenuhi.
Mereka juga mengeluhkan kriminalisasi terhadap petani yang membuka lahan dengan cara membakar.
Dari kalangan nelayan, perwakilan dari Desa Kuala Karang menuntut penyelesaian masalah perampasan lahan, pendangkalan laut, dan sulitnya mendapatkan BBM subsidi di tengah anjloknya harga jual hasil tangkapan.
Terakhir, perwakilan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan wilayah adat dan menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat yang membuka lahan. Mereka juga menolak alih fungsi lahan pertanian menjadi konsesi perusahaan.
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Gubernur Ria Norsan menyebutkan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti setiap masalah.
