HARIAN BERKAT – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyoroti rencana Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang akan menutup tujuh Sekolah Dasar (SD) akibat minimnya jumlah murid dan guru. Ia menilai langkah tersebut merupakan persoalan serius yang dapat mengancam hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan, khususnya di wilayah pedalaman.
“Data lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Di SDN Paya Baro, anak-anak menangis karena cemas menghadapi kemungkinan harus menempuh jarak lima kilometer ke sekolah terdekat,” ujar Lalu dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Senin 29 September 2025.
Menurut politisi Fraksi PKB tersebut, fasilitas di beberapa sekolah pun sangat terbatas. Di SDN Cot Buloh misalnya, ruang kelas tak layak pakai dan murid kelas I terpaksa belajar di gudang.
Rencana penutupan sekolah yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat mencakup SDN Paya Baro, yang terletak di desa paling ujung Kecamatan Meureubo. Saat ini, Dinas tengah membentuk tim khusus untuk melakukan kajian akademik sebelum mengambil keputusan final.
Namun demikian, Lalu menekankan bahwa penutupan sekolah tanpa skema pengganti yang jelas berpotensi meningkatkan angka putus sekolah, memperberat beban anak, dan melemahkan kualitas pembelajaran.
“Pendidikan dasar adalah hak konstitusional setiap anak. Menutup sekolah tanpa solusi yang komprehensif jelas bertentangan dengan semangat konstitusi,” tegasnya.
Lalu menyebut, fakta bahwa beberapa sekolah termasuk SDN Paya Baro masih menunjukkan peningkatan jumlah siswa, menjadi indikator bahwa solusi perbaikan masih sangat mungkin dilakukan, jika didukung oleh kebijakan dan fasilitas yang tepat.
