HARIAN BERKAT – Kata Urraa adalah seruan kemenangan atau sorakan yang umum digunakan dalam Bahasa Rusia untuk menyatakan kemenangan, kegembiraan atau menyemangati.
Kata Urraa digunakan secara luas di berbagai kalangan seperti di militer (untuk menunjukkan kemenangan seperti dalam teriakan tentara saat menang perang), saat ada peristiwa penting atau saat ada perayaan.
Dalam konteks lebih umum, kata “Urraa” bisa berarti “Hore”, “Semangat” atau “Merdeka “.
Baca Juga: Mission Impossible: Kepak Sayap Garuda ke Piala Dunia 2026
Dalam serial kartun Masha and The Bear (film kartun produksi Rusia), karakter Masha yang jahil dan penuh energi sering meneriakkan Ura saat ia sedang sangat bahagia misalnya setelah berhasil melakukan sesuatu atau dalam situasi yang membuatnya gembira.
Kata Hurra adalah seruan kegembiraan yang digunakan untuk mengungkapkan kegembiraan, seperti Hore, kata ini merujuk pada Sayyida Al Hurra, seorang wanita penguasa dan bajak laut Muslim Maroko pada abad ke 16 yang berjuang melawan bangsa penjajah Eropa (Robinhood Maroko), atau kepada Gerakan Koalisi Hak-hak Perempuan di Timur Tengah yang bernama Hurra.
Sayyida Al Hurra adalah wanita bangsawan dan bajak laut Muslim Maroko yang memerintah Kota Tetouan dari tahun 1515-1542 Masehi.
Namanya berarti Wanita Bangsawan Bebas atau Wanita Mulia yang Bebas dan Berdaulat mencerminkan posisinya sebagai pemimpin.
Sebagai gerakan, Hurra Coalition adalah bagian dari Organisasi Equality Now yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan memperjuangkan reformasi hukum keluarga yang diskriminatif di Wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara.
Hurra dalam konteks ini berarti Wanita Bebas.
Sering kita lihat Presiden Rusia saat upacara kenegaraan di Kremlin setiap mau selesai pidato beliau menyemangati para tentara dengan meneriakkan kata Urraa beberapa kali.
Dalam konteks kenegaraan di lndonesia, patut kita serukan kata Urraa untuk Pak Prabowo demi menyemangati beliau dalam memperbaiki kondisi negara yang 10 tahun carut marut dengan praktek korupsi yang merajalela dan kebijakan-kebijakan menteri beliau yang sangat tidak pro rakyat dan kontra produktif bahkan ada yang bisa membenturkan dua daerah dalam sebuah konflik dan membuat kebijakan yang akhirnya dianulir oleh Presiden (menunjukkan ketidakmatangan sang menteri) sehingga terlihat kondisi pemerintahan Prabowo tidak solid yang harusnya berada dalam satu koordinasi.
Apa yang sudah dilakukan Pak Prabowo harusnya bisa kita dukung, beliau terbiasa dalam militer yang kokoh dengan dalam hal komando, managemen leadership dan memiliki intuisi yang mumpuni dalam aspek konsideran.
Tentunya dalam membuat sebuah keputusan sudah dengan pertimbangan yang matang dalam aspek-aspek tertentu.
Pidato beliau di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (minggu lalu) sangat menggebrak, cukup mendapatkan sambutan yang sangat baik dari dunia, menunjukkan independensi bangsa lndonesia, ketegasan seorang pemimpin dan posisi lndonesia di dunia internasional.
Sampai-sampai Donald Trumph Presiden Amerika berkelakar momen Prabowo menggebrak meja saat di Sidang Majelis Umum PBB minggu lalu itu saat pidato, “bagaimana kalau beliau saat marah, begitu pungkasnya”.
Dalam upaya pemberantasan korupsi di lndonesia, langkah yang dilakukan Prabowo:
* Penyitaan aset koruptor (sedang disiapkan Rancangan Undang Undang (RUU) Perampasan Aset yang resmi dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2025-2029 seperti yang disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bahwa RUU tersebut adalah salah satu dari 40 RUU yang sudah diajukan dalam Prolegnas.
* Menaikkan gaji hakim dan memberikan rumah dinas yang layak bagi 10.000 hakim di lndonesia.
* Memperberat hukuman koruptor.
* Menguatkan kinerja lembaga pemberantas korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Kepolisian.
Namun Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Zaenur Rohman menilai Presiden Prabowo belum memahami secara menyeluruh akar permasalahan korupsi di lndonesia.
Langkah Prabowo belum menjawab tantangan utama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.
Mengapa harus menaikkan gaji hakim?
Dan apakah dengan memberikan rumah dinas yang layak bagi para hakim membuat hakim tidak mudah disuap?
Ada jaminan atau tidak?
Bahwa tingkat korupsi bisa dikurangi?
